alexametrics

Ketua DPRD Kendal Minta Bupati Segera Isi Kekosongan Kepala OPD

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Kendal – Ketua DPRD Kendal Muhammad Makmun meminta kepada Bupati Kendal untuk segera menyelesaikan persoalan kekosongan kepala di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD).

Mengingat hal ini akan menghambat kinerja dari OPD. Salah satunya berpengaruh terhadap pelaksanaan program kerja yang telah disusun dalam APBD. Di mana program kegiatan pekerjaan banyak yang sudah direncanakan banyak yang tidak berjalan.

Imbasnya tentu saja pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Sehingga menyebabkan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Seperti yang terjadi di tahun anggaran 2021 SiLPA mencapai Rp 415,8 miliar. Angka tersebut naik hampir mencapai 150 persen dari SiLPA tahun anggaran 2020 sebesar Rp 182 miliar.

Baca juga:  Jaga Tradisi, Ratusan Warga Mbirusari Ramaikan Sedekah Laut

Beberapa OPD yang mengalami kekosongan kepala saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt). Artinya pejabat yang ada belum definitif.

“Padahal PLt itu sesuai undang-undang. Plt itu bisa hanya bisa dijabat selama kurun waktu tiga bulan dan dapat diperpanjang tiga bulan lagi. Setelah Bupati harus segera menetapkan pengganti yang definitif,” kata Makmun saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kendal Tahun 2023, kemarin.

Makanya, ia meminta kepada Bupati Kendal untuk mematuhi undang-undang. Sebab sudah banyak Plt di beberapa OPD yang telah melebihi batas waktu yang diatur dalam undang-undang.

“Saya atas nama DPRD meminta untuk mematuhi undang-undang yang ada. Secepatnya Bupati untuk melantik pejabat secara definitif untuk menempati posisi yang kosong ini,” tegasnya.

Baca juga:  317 Pelanggar Lalin Terekam Kamera ETLE

Terkait Musrenbang tingkat Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD TA 2023  harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal.

Berdasarkan evaluasi kinerja Pemerintah daerah tahun 2021 oleh DPRD Kabupaten Kendal diketahui bahwa Hasil-hasil pembangunan ekonomi dan sosial Kabupaten Kendal sampai dengan tahun 2021 memang belum cukup membanggakan karena dalam masa Pandemi covid 19. Tapi  dari sektor ekonomi Kendal tumbuh positif 3,89 persen. Meningkat dibanding tahun 2020 yang tumbuh minus 1,53 persen.

Tapi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kendal masih tinggi. Yakni sebesar 7,55 persen. Pun kemiskinan meningkat 0,25 persen dari tahun sebelumnya, yakni sebesar 10,24 persen dibanding tahun 2020 sebesar 9,99. “Hal ini tentu tidak berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang dilaporkan naik,” imbuhnya.

Baca juga:  Tak Terbukti Korupsi, Kades Sidomukti Ingin Nama Baiknya Pulih

Proyeksi kondisi perekonomian tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan perencanaan pembangunan dan anggaran daerah setiap tahunnya. Sejak tahun 2021 sampai nanti di 2023. Sehingga pemerintah  daerah tidak terlambat dalam banyak kasus keterlambatan.

“Utamanya yang disebabkan karena gerak yang lamban dari birokrasi kita dalam merespon kondisi yang berkembang dengan cepat,” pungkasnya. (bud/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya