alexametrics


19 Dusun Jadi Pilot Project BKK

Rekomendasi

Menarik

RADARSEMARANG.ID, Kendal — Pemkab Kendal mengeluarkan kebijakan terkait santunan kematian bagi warga miskin (gakin). Ahli waris akan mendapatkan dana duka cita sebesar Rp 1 juta.

Kebijakan tersebut diungkapkan Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto saat meluncurkan Perda dan Perbup Tunjangan Kematian dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) di Desa Karangtengah, Kaliwungu.

Ia mengatakan, tunjangan kematian tersebut sekaligus sebagai bukti dari realisasi janji politik semasa ia berkampanye pada 2020 lalu. Diharapkan santunan kematian ini dapat meringankan beban keluarga yang ditinggal mati keluarganya. Anggarannya akan diambilkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sekarang ini sudah mulai, jadi jika ada keluarga, tetangga yang miskin bisa diusulkan mendapatkan tunjangan melalui pemerintah desa setempat,” katanya kemarin (7/6/2021).

Bupati optimistis dana kematian dapat tercukupi, mengingat PAD Kendal terus meningkat. “Sementara ini tunjangan diperuntukkan untuk keluarga kurang mampu. Utamanya yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),”

Selain dana kematian, Dico juga meluncurkan dana BKK. Dana ini diambilkan dari APBD yang diperuntukkan untuk dusun-dusun di 265 desa. Nantinya setiap dusun/RW mendapatkan Rp 100-300 juta per tahun.

“Tahun ini kami mulai dengan APBD Perubahan. Kami uji cobakan di 19 dusun di 19 kecamatan.  Rencananya di 2022 seluruh dusun akan mendapatkan dana Rp 100 juta per tahun,” tuturnya.

Selanjutnya di 2023, rencananya setiap dusun akan ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan daerah.  Besarannya Rp 100-300 juta per dusun per tahun.  “Anggaran ini untuk mendukung pembangunan di desa-desa. Sehingga pertumbuhan serta arah kebijakan itu muncul dari bawah ke atas,” paparnya.

Proses pengajuan BKK, setiap desa mengajukan proposal ke desa. Dari desa diberikan ke kabupaten setelah melalui proses seleksi. Dari kabupaten nanti akan menyeleksi lagi untuk proses verifikasi.

Saat ini sudah ada 1.794 proposal dari dusun ke desa. Kemudian dari desa ke pemkab ada 1.165 proposal. Dari proposal tersebut yang sudah terverifikasi ada sebanyak 1.001 proposal dusun. “Dana BKK ini bisa untuk infrastruktur, peningkatan ekonomi dan SDM,” tambahnya. (bud/zal)

Tinggalkan Balasan

Terbaru

Populer