alexametrics

Komisi A Persoalkan Logo Lama

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, KENDAL, – Komisi A DPRD Kendal mempermasalahkan pencopotan spanduk, baliho gambar bakal calon bupati. Pemerintah dinilai tebang pilih dalam penertiban spanduk dan baliho tersebut.(BUDI SETIYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG).

Hal itu dikemukakan oleh Anggota DPRD Kendal, Widya Kandi Susanti dari Fraksi PDI Perjuangan. Ia mengaku sangat kecewa dengan tindakan pencopotan baliho salah satu bacabup Kendal dari PDI Perjuangan.
Diketahui, anak pertama Mantan Bupati Kendal Widya, yakni Falah Widya Yoga Pratama kini tengah mengikuti seleksi penjaringan pemilihan calon bupati Kendal yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Gambar-gambar tersebut kemudian diturunkan oleh Satpol PP dengan alasan tidak ada izin dan pajak serta penempatan yang salah.
Menurut Widya, Satpol PP dalam bekerja dinilai tebang pilih. Sebab masih ada gambar lainnya yang justru dibiarkan begitu saja. “Kami kecewa, karena pencopotan gambar tersebut tidak konfirmasi kepada kami terlebih dahulu,” keluh Widya.
Hal senada dikatakan Anggota DPRD Kendal dari Fraksi PDI Perjuangan lainnya, yakni Bintang Yudha Daneswara. Ia menandaskan jika Satpol PP tidak tebang pilih, maka gambar logo kabupaten Kendal lama yang terpampang di tenda PKL sekitaran Alun-Alun Kendal sedianya harus dicopot. “Logo Kendal yang sekarang bukan logo tersebut, kenapa Satpol PP tidak berani mencopotnya,” tandasnya.
Ketua Komisi A, Munawir meminta kepada hal ini Satpol PP untuk menurunkan tenda tersebut. Terlebih, pengajuan logo Kendal untuk kembali Logo yang lama telah ditolak oleh Pansus II DPRD Kendal. “Kami berikan waktu tiga hari untuk Satpol PP menurunkan atau menutup logo tersebut. Sebab tidak etis, karena itu sudah menyalahi perda yang ada,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kendal Mirna Annisa justru dengan santai menimpali jika pemakaian logo lama di tenda PKL tidak menyalahi Perda apapun. Terutama Perda Nomor 21 Tahun 2011 tentang Lambang Daerah Kabupaten Kendal.
Dalam Pasal 6, ayat (1), penggunaan logo daerah yang digunakan pada bangunan resmi Pemerintahan Daerah, gapura; tanda batas daerah, kop surat, kantor kecamatan, dan kantor desa/kelurahan. Selain itu pada lencana, kelengkapan pakaian dinas dan pakaian lain. “Jadi logo lama itu tidak menyalahi aturan,” tuturnya.
Selain itu, jika logo dianggap sudah tidak berlaku maka semestinya tidak ada masalah. Sebab, pemakaian logo tersebut tidak ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda Lambang Daerah Kendal. “Perda itu justru dibuat pada masa Bupati Widya Kandi Susanti, bukan saya. Saya hanya meneruskan dan menjalankan saja,” katanya.
Komisi A semestinya melihat dari pada fungsi tenda tersebut untuk mengayomi PKL yang selama ini harus sulit membawa dan membangun tenda sendiri. Dengan adanya tenda tersebut, justru kota tampak bersih dan tidak kumuh serta masyarakat juga nyaman. “Tenda itu juga CSR, jadi tidak menggunakan uang pemerintah daerah,” imbuhnya.
Perihal tebang pilih spanduk dan baliho, menurutnya tidak benar. Hampir semua spanduk dan baliho yang tidak membayar pajak, tidak sesuai peruntukannya dan tidak ada izin pasti akan dicopot. “Banyak gambar bacabup sebelumnya yang kami turunkan, jadi kami tidak tebang pilih,” pungkasnya. (bud/bas)

Baca juga:  Bupati Dico ‘Todong’ Menpora Rp 62 Miliar

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya