alexametrics

Warga Laporkan Dugaan Pungli PTSL

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari diduga terjadi pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Panitia PTSL desa setempat. Pasalnya, banyak terjadi kejanggalan diantaranya penarikan uang dengan besaran Rp 700 ribu hingga Rp 1,2 juta yang dibebankan kepada warga penerima PTSL.

Seperti dikeluhkan oleh salah satu penerima PTSL, Mualim warga Dukuh Lomansari Rt 01 Rw 16, Desa Gempolsewu. Ia mengatakan ditarik uang sebesar Rp 1 juta oleh perangkat desa yang masuk dalam Panitia PTSL. “Yang narik uang saat itu Kadus Lomansari, besarannya Rp 1 juta. Tapi dalam kuitansi hanya ditulis Rp 100 ribu,” katanya, kemarin (6/1).

Ia dan istrinya mengaku sudah sempat menanyakan perihal alasan kenapa hanya dikasih kuitansi Rp 100 ribu. Tapi warga tetap disuruh membayar Rp 1 juta untuk biaya pengurusan sertifikat yang sedianya hanya ditarik Rp 150 ribu saja. “Katanya, cukup bukti kuitansi itu nanti sudah mencakup seluruh biaya pengadaan sertifikat melalui PTSL,” jelasnya.

Baca juga:  Pesta Sabu, Empat Pemuda Dibekuk

Hal senada dikatakan Wahyudi, warga Dusun Karangsari, RT 01 RW 10 Desa Gempolsewu. Ia mengaku sempat ditarik uang sebesar Rp 900 ribu. Ia sendiri tidak mengetahui rincian biaya tersebut akan dipergunakan untuk apa. “Katanya untuk biaya pengeringan tanah dan biaya akta jual beli tanah,” akunya.
Warga Lomansari lainnya, Warsito mengaku dirinya juga dimintai uang oleh perangkat desa sebesar Rp 700 ribu. “Seluruh penerima PTSL itu awalnya dimintai uang kisaran Rp 700 ribu-Rp 1,2 juta. Katanya kalau tidak membayar, maka sertifikat tanahnya tidak akan dikeluarkan oleh pihak BPN,” tuturnya.

Warga yang keberatan kemudian protes karena biaya yang dibebankan terlalu tinggi. Karena banyaknya warga yang protes, oleh pihak desa kemudian dikumpulkan di Balai Desa setempat. Biaya pengurusan tersebut kemudian dipukul rata sebesar Rp 450 ribu untuk seluruh penerima PTSL.
Akhirnya, uang yang sudah terlanjur dibayarkan warga sebagian telah dikembalikan oleh Panitia PTSL. Namun dengan syarat, warga harus mengembalikan kuitansi bukti pembayaran yang lama. Tujuannya untuk diganti dengan kuitansi yang baru.

Baca juga:  Polda Jateng Amankan Produksi Gula PT IGN

“Janggalnya, kuitansi yang baru hanya tertera stempel saja. Tidak ada nama penerima. Kalau kuitansi yang pertama ada, yakni nama kadusnya masing-masing. Sekarang hanya stempel saja, rincian biaya juga berbeda-beda,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Inspektorat Kendal, Tatang Iskandariyanto mengaku telah menerima aduan warga. “Namun untuk laporan secara resmi belum. Tapi intinya kami siap mendampingi dan menindaklanjuti mana kala ada laporan warga yang masuk perihal PTSL,” katanya.
Ia mengatakan, jika PTSL dengan mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. Yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT). Dimana besaran penarikan biaya adalah sebesar Rp 150 ribu. “Adapun biaya lain sesuai Perda masih diperbolehkan namun harus melalui mekanisme musyawarah mufakat,” timpalnya.

Baca juga:  Kenalkan Anak pada Kesenian Lokal

Sementara Kepala Kantor BPN Kendal, Priyanto mengakui jika pengurusan PTSL diserahkan kepada perangkat desa dan kelompok masyarakat desa setempat sebagai panitia. Pihak BPN tidak ikut campur dalam hal pembiayaan.

Biaya PTSL sesuai SKB tiga menteri diakuinya hanya sebesar Rp 150 ribu. Dana tersebut diperuntukkan untuk pengadaan patok atau batas tapal tanah tiga buah, dan materai satu buah. Selain itu juga untuk penyuluhan petugas ukur BPN, sidang Panitia A, Pengumuman dan Penerbitan SK Hak, penerbitan dan pembagian Sertifikat. Dana tersebut adalah dana yang telah ditanggung APBN.

“Patok dari APBN hanya tiga buah, jadi kalau tanahnya berbentuk segi empat tau segi lima maka biaya patok ditanggung oleh penerima PTSL. Materai juga demikian, jika yang dibutuhkan lebih dari satu maka sisanya harus ditanggung oleh penerima PTSL,” tandasnya. (bud/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya