APBDes 2020 Ditandatangani Serentak

579

RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten Kendal Tahun 2020, Senin (30/12) ditandangangi bersama oleh perwakilan desa tiap kecamatan, di Pendopo Tumenggung Bahurekso dalam kegiatan Penandatanganan Bersama APBDes Tahun 2020 Di kabupaten Kendal.

Bupati Kendal Mirna Anissa, dan Wakil Bupati Kendal Masrur Masykur didampingi Asisten Pemerintahan dan Administrasi Setda Kendal Winarno, serta Kepala Dispermasdes Wahyu Hidayat, menyaksikan penandatanganan tersebut.

Bupati Kendal memberikan apresiasi atas penantanganan APBDes yang baru pertama kali dilakukan di Kabupaten Kendal tersebut. “Saya berharap peristiwa ini menjadi titik awal kemajuan desa – desa di Kabupaten Kendal mulai 2020 mendatang dengan kedisiplinan mulai dari awal APBDes ditandatangani,” tanggap Bupati Mirna.

Pada kesempatan tersebut Bupati meminta agar setiap kegiatan atau program kerja yang dimasukkan dalam APBDes Tahun 2020 benar-benar yang diproritaskan, bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat desanya dan dikelola secara profesional supaya anggaran yang diterima oleh Pemerintah Desa tidak menjadi sia-sia dan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa.

“Setiap program dan kegiatan harus benar-benar berasal dari aspirasi masyarakat melalui musyawarah tingkat dusun dan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan atas dasar kepentingan beberapa golongan,” kata beliau.

Lebih jauh disampaikan Bupati Mirna, masih banyak PR yang harus diselesaikan bersama dalam membangun desa. Optimisme harus dibangun sehingga nantinya mampu menyelesaikan berbagai tantangan yang ada, dengan berlandaskan semangat kebersamaan, persatuan dan kerjasama.

Pelaksanaan pembangunan di Desa yang mengunakan Alokasi Dana Desa (ADD), agar benar-benar dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan tepat sasaran, secara transparan dan akuntabel, dalam mensejahterakan masyarakat Desa sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Penyelewengan dan penyimpangan dalam pengelolaannya harus dihindari supaya APBDes digunakan untuk kepentingan pribadi atau diluar Desa. Kerja dan kinerja akan selalu diawasi oleh masyarakat. Aparatur pemerintah desa ditutuntut baik, jujur dan aktif dalam mengupayakan program-program pemerintah bagi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Administrasi Setda Kendal Winarno, SH, MM mengatakan.”Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sesuai pada pasal 2 menegaskan asas-asas dalam pengelolaan dana desa, diantaranya harus transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran,” katanya. (*/bas)