Kesulitan Rekrut Panwascam Wanita

RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kendal tidak mampu memenuhi kuota 30 persen untuk wanita ambil peran sebagai panitia pengawas pemilu kecamatan (panwascam).  Dari 60 orang yang diterima sebagai panwascam, hanya tujuh orang saja yang wanita atau 12 persen saja.

Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardani mengatakan pada seleksi panwascam Pilbub 2020, pihaknya mengalami kesulitan untuk mencari Panwascam wanita. Hal itu karena pendaftar Panwascam masih didominasi pria.

“Kami sudah berupaya agar keterlibatan wanita untuk menjadi panwascam. Tapi kenyataannya dari hasil tes yang yang telah kami lakukan, peserta wanita tidak banyak yang dapat memenuhi kriteria. Hanya tujuh peserta wanita saja yang lolos,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Bawaslu Kendal,  Rabu (18/12).

Dari 60 Panwascam yang diterima, 26 diantaranya adalah anggota Panwascam untuk Pilpres 2019 lalu. Sedangkan 34 lainnya Anggota Panwascam yang baru mendaftar. “Mereka yang diterima rencananya akan 23 Desember 2019,” tuturnya.

Selanjutnya mereka akan menjalani bimbingan beberapa hari agar dalam melaksanakan tugas dan pengawasan dapat dilakukan dengan baik. “Panwascam harus tahan banting, karena selain tugasnya mengawasi pemilu, namun juga harus menindak pelanggaran pemilu,” jelasnya.

Menurutnya menjadi panwascam merupakan tugas yang cukup berat. Karena mereka akan berhadapan langsung dengan masyarakat saat melakukan tugas pengawasan. Bahkan tak menutup kemungkinan terjadi tekanan dari berbagai pihak saat melaksanakan tugasnya.

60 Panwascam tersebut akan ditempatkan di 20 kecamatan, dengan posisi tiap-tiap kecamatan tiga petugas. 60 orang itu diambil dari 212 peserta seleksi Panwascam yang menjalani proses seleksi Panwascam pada tanggal 13 sampai 17 Desember lalu. Pengumuman bisa dilihat di website Bawaslu Kendal dan di masing-masing kecamatan.

Divisi Penindakan Bawaslu Kendal, Ubadillah pihaknya bersama anggota bawaslu kendal telah membuat buku berjudul sepak terjang Bawaslu Kendal. “Buku tersebut berisi sejarah dan catatan dinamika Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penindakan pada saat pengawasan,”  katanya. (bud/bas)