alexametrics

KPU Minta Pemkab Pekalongan Siapkan Skema Anggaran Cadangan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Kajen – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pekalongan memprediksi pelaksanaan Pemilu 2024 nanti bertepatan dengan musim bencana. Mereka meminta Pemkab Pekalongan juga mulai menyiapkan skema penanganan.

Termasuk membuat dana cadangan. Sebab diperkirakan akan butuh anggaran dua kali lipat dibanding Pemilu 2019.

Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Abi Rizal menyebut, Pemilu 2024 kemungkinan besar jatuh antara Februari – Mei. Bulan-bulan itu, kata dia, merupakan langganan terjadinya bencana di Kota Santri. Seperti banjir, rob, longsor, pohon tumbang, dan lain-lain.

“Karena itu kami perlu mengantisipasinya sejak sekarang. Kami ajak Pemkab Pekalongan duduk bersama membicarakan ini,” ungkapnya.

Berdasarkan pengalaman KPU, lanjut Abi, ada beberapa kecamatan yang kerap mengalami kendala saat pelaksanaan karena bencana. Ia mencontohkan, pada Pilgub 2018 petugas mengalami kendala saat tahap pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Baca juga:  Bukannya Kuliah, Mahasiswa Ini Malah Edarkan Uang Palsu

Saat itu petugas menggunakan perahu dan kapal karet untuk menyambungkan rumah-rumah penduduk.

Pada 2020, lanjut Abi, saat hari H pemungutan suara ada dua TPS yang harus menunda pelaksanaan. Karena tiba-tiba lokasi rob dan tak bisa dilintasi sepeda motor.

“Sehingga distribusi logistik tertunda satu jam karena menunggu didatangkannya mobil foreder polisi,” jelasnya.

Menurut Abi, Pemilu 2024 butuh anggaran sekitar Rp 71,3 miliar. Bisa sebesar itu karena akan rawan bencana juga ada beberapa alasan lain. Pertama, Pemilu 2024 diperkenankan menerapkan standar prokes Covid-19.

Ini akan butuh saran pendukung. Kedua, penyesuaian honor badan AdHoc atau penyelenggara. Ini akan menjadi alokasi terbesar dalam anggaran 2024 nanti. Yakni sekitar 57 persen atau Rp 48 miliar.

Baca juga:  Komitmen Atasi Rob, Bangun Tanggul 7,5 Kilometer

“Dulu honor belum sesuai. Nanti yang 2024 kami ajukan sesuai indeks Kementerian Keuangan. Jadi, ya, sebesar itu,” jelasnya.

KPU telah memberi saran kepada Pemkab Pekalongan membuat skema dana cadangan atau setting anggaran tiap tahun. Sebab, menurut Abi, jika dianggarkan pada satu kali anggaran akan memberatkan APBD.

“Kami sarankan pemkab bikin Perda itu. Biar tiap tahun bisa mencadangkan dana untuk Pemilu 2024. Ini sesuai Permendagri 54 tahun 2019,” ucapnya.

Sekda Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar mengapresiasi langkah KPU mengantisipasi sejak dini. Pihaknya akan membantu KPU memetakan desa-desa yang rawan bencana. “Soal kebutuhan Rp 71,3 miliar dan skema dana cadangan akan kami kaji terlebih dahulu,” tandasnya. (nra/zal)

Baca juga:  Enam Bulan Kasus Narkoba Mendominasi di Kabupaten Pekalongan

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya