alexametrics

Terbukti Tak Netral, Anggota KPPS Langsung Diberhentikan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Kajen – Bawaslu Kabupaten Pekalongan menemukan seorang KPPS diduga tidak netral. Tak hanya itu, 47 TPS di Kecamatan Wonokerto ternyata menerima C Plano Pilkada Kota Pekalongan, bukan C Plano Pilkada Kabupaten Pekalongan.

Koordinator Divisi Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Pekalongan Wahyudi Sutrisno mengungkapkan, malam hari sebelum pencoblosan atau Selasa (8/12/2020), pihaknya menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas seorang KPPS. Yang bersangkutan bertugas di TPS 05 Desa Kalimade, Kecamatan Kesesi.

Seorang KPPS ini diduga terlibat, namun tidak menjadi bagian, dalam tim Paslon 02. Ia mengantar seseorang untuk mengunjungi rumah-rumah. “Mungkin karena dia seorang KPPS, memegang data, jadi diminta mengantar,” kata Wahyudi Kamis (10/12/2020).

Baca juga:  Dua Warga Tewas Disengat Tawon Vespa

Kasus ini, kata Wahyudi, sudah selesai. Karena malam itu juga Bawaslu langsung memberhentikan yang bersangkutan. KPPS ini juga sudah mengklarifikasi dan mengakui kesalahannya.  “Sudah langsung kami tindak. Kasus ini selesai malam itu juga,” ungkapnya.

Wahyudi mengungkapkan, kasus tersebut menjadi temuan Bawaslu terkait indikasi adanya praktik politik uang (money politic). Namun pihaknya hingga kini tak menemukan kasus politik uang. “Karena tidak ada yang bersedia menjadi saksi dan kami tidak punya bukti,” ujarnya.

Bawaslu mengaku kesusahan mengungkap kasus politik uang pada tiap Pilkada. Sebab, jelas dia, si penerima dan si pemberi sama-sama akan mendapat pidana. Dalam kasus politik uang, lanjutnya, si penerima tentu sekaligus menjadi saksi. “Karena itu tak ada yang berani menjadi saksi jadi kami tidak bisa menindak sembarangan. Susahnya di situ,” ungkapnya.

Baca juga:  PPDI Pertanyakan Pemecatan Perangkat Desa Kebonagung

Selain kasus KPPS tak netral, Bawaslu juga menemukan 47 TPS di Wonokerto menerima C Plano Pilkada Kota Pekalongan. Ini, kata Wahyudi, hanya kesalahan teknis. Hari itu juga KPU langsung menggantinya. Penghitungan suara di 47 TPS itu berjalan lancar.

“Mungkin ini karena kesalahan packing atau memang kesalahan dari perusahaan percetakan. Karena KPU Kota dan Kabupaten Pekalongan memesan logistik di perusahan percetakan yang sama,” katanya. (nra/ton)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya