Dua Raperda Tuntas

114
PARIPURNA: Penyerahan draf dua Raperda oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, beserta para Wakil Ketua DPRD.(Ist)
PARIPURNA: Penyerahan draf dua Raperda oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbihi dan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun, beserta para Wakil Ketua DPRD.(Ist)

RADARSEMARANG.ID, KAJEN, – Setelah melalui rapat yang panjang dan alot, DPRD Kabupaten Pekalongan akhirnya menyetujui dua rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi Perda. Yakni perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Perda Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Bupati Pekalongan Asip Kholbihi mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan, khususnya di bidang pertanian merupakan komitmen bersama. Sesuai amanat UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Menurutnya, petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian dan berkontribusi bagi kelangsungan pemenuhan kebutuhan pangan, saat ini masih banyak yang belum berdaya dan mendapatkan upaya perlindungan, dan pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan.

“Maka dengan ditetapkannya Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini, kita mempunyai komitmen dan tanggung jawab bersama dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan petani dalam mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik,” ungkap Asip Selasa (11/2).

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Hindun mengatakan, selain perda tentang pertanian, salah satu yang menjadi perhatian adalah kaum difabel. Guna menjamin hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama serta melindungi dari berbagai bentuk diskriminasi bagi penyandang disabilitas, maka butuh Perda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Perda tersebut menjadi salah satu upaya nyata Pemkab Pekalongan dalam pelaksanaan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. “Atas dasar pertimbangan tersebut, kami mendukung dan menyetujui kedua raperda untuk ditetapkan menjadi perda,” jelas Hindun. (thd/zal)

Tinggalkan Balasan