alexametrics

PPDI Pertanyakan Pemecatan Perangkat Desa Kebonagung

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, KAJEN – Ratusan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pekalongan, Jumat (3/1) kemarin, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan untuk mengadukan Kepala Desa Kebonagung terkait pemecatan enam perangkat desa Kebonagung.

Para anggota PPDI tersebut akhirnya diterima oleh semua anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, setelah sebelumnya terjadi dialog panjang untuk menunjuk perwakilan dari PPDI. Ketua PPDI Kabupaten Pekalongan, Musbikhin, mengungkapkan bahwa kedatangan ke gedung DPRD Kabuoaten Pekalongan, selain ingin mengadukan Kades yang memecat Perangkat Desa secara sepihak, tapi juga untuk menuntut kenaikan tunjangan para Perangkat Desa.

Menurutnya selama ini tunjangan untuk perangkat desa hanya Rp 112 ribu, jauh dari UMKM. Padahal para perangkat desa bekerja lebih berat, karena mereka bekerja nyaris 24 jam, termasuk jika dibandingkan dengan para pekerja swasta lainnya.

Baca juga:  Perangkat Desa di Batang Gantung Diri Usai Hamburkan Uang Bansos

“Selisihnya cukup besar,tunjangan Kades Rp 1,6 juta, Sekdes Rp 700 ribu perangkat desa hanya Rp 112 ribu. Jadi kami minta fasilitasi Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, agar bisa menambahkan besaran tunjangan untuk perangkat desa. Kami juga mengusulkan bagi perangkat desa yang tidak punya bengkok, atau bengkok tidak produktif agar bisa ditambahi juga tunjangannya,” ungkap Musbikin.

Musbikin juga mengatakan untuk masalah perangkat desa yang mendapatkan surat pemberhentian dan surat peringatan dari Kades setempat, menurutnya Kades tidak berhak melakukan pemecatan perangkat desa tanpa melalui tahapan serta aturan yang ditetapkan oleh Pemda Pekalongan.
“Terkait perangkat desa yang mendapatkan surat pemberhentian dan surat peringatan, ada beberapa prosedur yang belum dipenuhi oleh kades. Di antaranya, perangkat yang diberhentikan sementara, belum ada pemeriksaan dari Itwil. Kami minta dimediasi oleh Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, ” kata Musbikin.

Baca juga:  Bansos Migor Tergantung Keaktifan Perangkat Desa

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pekalongan, Dodiek Prasetyo, menjelaskan bahwa pihaknya prihatin atas masalah di Desa Kebunagung tersebut, harusnya masalah internal desa diselesaikan dahulu secara kekeluargaan, dan dimuasyawarahkan dengan baik.

“Kami sangat prihatin,dan kami akan segera koordinasi dengan Dinas terkait mengenai masalah tersebut untuk mengetahui secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Sebab berdasarkan aturan disebutkan secara jelas, sebelum melakukan itu harus ada konsultasi dengan camat sebagai wakil pemerintah di tingkat kecamatan,” jelas Dodiek. (thd/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya