alexametrics

Gandeng KPK, Cegah Korupsi Pengelolaan APBD

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, KAJEN – Menyamakan persepsi dan mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan, Pemkab Pekalongan menggelar rapat koordinasi dengan tim koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (Korsupgah) KPK di ruang rapat bupati Jumat (8/11) lalu.

Menurut Bupati Asip Kholbihi, pihaknya sedang berupaya keras melakukan transparansi pengelolaan APBD. Agar masyarakat dapat mengetahui manfaat, benefit serta outcome dari APBD yang dikelola.

“Masyarakat juga harus mengetahui proses pengelolaannya (APBD). Sehinga penggunaannya bis dikontrol oleh masyarakat. Melalui tim monitoring ini mudah-mudahan nanti prosesnya bagus dan hasilnya bagus,” ujarnya.

Bupati juga mengatakan bahwa pemkab telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan. Terkait tata kelola APBD. Telah mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak empat kali.

Baca juga:  Berawal dari Mimpi Ingin Menolong Banyak Orang

Menurutnya penghargaan WTP tersebut, memberikan kepercayaan bukan hanya pada masyarakat, namun juga pada investor yang akan membuka usahanya di Kabupaten Pekalongan.

Sementara itu, Wakil Bupati Pekalongan Arini Harimurti menjelaskan bahwa stimulus ABPD yang dikelola secara efektif, harus bisa memberikan keuntungan dari aspek outcome-nya. Untuk itu harus dikelola dengan baik. Banyak aspek lain yang harus dipedomani, perdalam dan dilakukan dengan baik.

“Kehadiran dari tim KPK ini, sangat kami apresiasi untuk lebih meningkatkan lagi value kita terhadap anggaran belanja daerah dan bantuan-bantuan lain. Karena selama 3 tahun ini, kami juga mendapatkan kepercayaan dari dana dekonsentrasi yang lumayan besar. Tetapi posisi kita sama-sama mengawasi karena semua dilakukan oleh pusat,” jelas Arini. (thd/zal)

Baca juga:  E-Lakon, Persempit Celah Korupsi

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya