RADARSEMARANG.ID, Demak – Dinpermades P2KB Pemkab Demak mengikuti pelatihan strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan di MG Setos Hotel Semarang selama 3 hari. Kepala Dinpermades P2KB, Taufik Rifa’i menugaskan Analis Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Rifqi Aditya untuk aktif dalam pelatihan tersebut.
Pelatihan diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Unicef dan dihadiri oleh 7 Kabupaten/Kota di Jateng. Terdiri dari perwakilan dari lintas sektor, yaitu dari 7 instansi pada masing-masing kabupaten/kota serta beberapa akademisi dari berbagai universitas se- Jawa Tengah.
Acara dibuka secara langsung oleh Ketua LPPM Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Jamari, S.T., M.T. Kemudian dilanjutkan pemaparan rencana pembelajaran yang terdiri 3 modul pelatihan.
Yaitu, modul 1 membahas tentang paparan stunting dan komunikasi perubahan perilaku. Modul 2 membahas tentang pemahaman lebih dalam tentang komunikasi perubahan perilaku. Dan, yang terakhir adalah modul 3 yang membahas tentang penerapan komunikasi perubahan perilaku.
Rifqi Aditya mengatakan, rencana tindak lanjut dalam kegiatan ini mencakup hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan strategi komunikasi yang menggunakan pendekatan perubahan perilaku dan sosial atau disebut strategi KPPS.
Dengan demikian, pemerintah dapat mengarahkan dan memastikan bahwa strakom kabupaten/Kota telah mencakup faktor-faktor signifikan yang diperlukan untuk membentuk lingkungan sosial yang kondusif agar perilaku yang diharapkan dapat terlaksana, termasuk mengidentifikasi dan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai kelompok sosial.
Selain itu, soal pemanfaatan beragam saluran komunikasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang dibutuhkan di tingkat individu, komunitas, dan organisasi.
“Pelatihan ini juga menjelaskan elemen-elemen penting yang diperlukan dalam strategi KPPS. Yaitu, analisis situasi, kelompok sasaran, tujuan komunikasi, strategi pesan, rencana aksi implementasi, dan pemantauan serta evaluasi,” katanya.
Dengan demikian, hal itu dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam memastikan bahwa strakom kabupaten/kota sudah mencakup dan mampu melaksanakan elemen-elemen tersebut. (hib/web/bas)
