alexametrics

Raih Guru Besar, Prof Dur Sampaikan Orasi Soal Fatwa dan Otoritas Keagamaan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Demak – Institut Agama Negeri Islam Negeri (IAIN) Kudus mengukuhkan Prof Dr H Abdurrohman Kasdi Lc MSi sebagai guru besar Ilmu Hukum Islam melalui sidang senat terbuka di aula lantai IV Gedung Perpustakaan IAIN Kudus.

Pengukuhan dilaksanakan secara luring terbatas dan disiarkan secara langsung melalui streaming kanal Youtube Humas IAIN Kudus. Dengan bertambahnya guru besar di kampus tersebut, diharapkan mampu menguatkan peran dan fungsi perguruan tinggi. Sehingga dapat memajukan kampus terutama bagi sumber daya manusaia (SDM) yang ada di dalamnya.

Setelah sesi pengukuhan selesai, Prof Dur menyampaikan orasi ilmiahnya dengan judul “Fatwa dan Otoritas Keagamaan: Prospek Hukum Islam di Indonesia pada Era Digital”. Orasi tersebut disampaikan sebagai tanda bukti telah dikukuhkannya menjadi guru besar. Serta sebagai wujud akuntabilitas akademis atas profesinya.

Rektor IAIN Kudus Mudzakir mengatakan, pengukuhan guru besar ini merupakan bagian atau upaya untuk membesarkan dan memajukan kampus. Karena untuk memajukan kampus itu paling tidak ada tiga macam upaya transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan, digital, serta internasionalisasi. Ketiga hal itu harus didukung dengan SDM yang memadai.

“Maka, salah satu usahanya, yakni perlu melahirkan guru-guru besar di kampus yang diharapkan mampu mendukung tiga hal itu,” tuturnya.

Baca juga:  Nekat Beroperasi Selama Ramadan, Puluhan PK dan Pengunjung Karaoke di Demak Diciduk Polisi

Bertambahnya guru besar juga merupakan salah satu bagian dari upaya proses percepatan transformasi kampus menuju universitas Islam negeri (UIN). Meski masih ada persyaratan lain yang juga harus dipenuhi, seperti status akreditasi, jumlah doktor, sarana prasarana (sarpras) pembelajaran, jumlah lahan dan sebagainya.

“Ada satu persyaratan lagi yang masih kami running yakni akreditasi institusi. Sudah kami siapkan dan segera submit ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),” imbuhnya.

Selain itu, karya-karya guru besar juga diharapkan oleh semua pihak, khususnya bagi IAIN Kudus untuk mewujudkan Global University (perguruan tinggi berkelas dunia), sebagaimana dalam tahap akhir Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) IAIN Kudus tahun 2020-2044, yaitu Menjadi Perguruan Tinggi yang Kompetitif di Level Global.

“Maka, pengembangan teknologi informasi dan riset-riset yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi syarat mutlak bagi kemajuan IAIN Kudus.
Semoga para guru besar yang telah dikukuhkan dapat terus menghasilkan karya-karya besar untuk kemajuan bangsa dan negara khususnya bagi IAIN Kudus,”kata Mudzakir.

Dalam orasi ilmiahnya, Prof Dur menyampaikan, bahwa pemahaman
keagamaan masyarakat dibentuk dan ditransmisikan oleh pemegang otoritas keagamaan. Dalam konteks hukum Islam, otoritas keagamaan itu dimiliki oleh para ulama. Ulama menjadi titik sentral untuk meluruskan jika ada pemahaman keagamaan yang tidak tepat di masyarakat. Ulama memainkan peran penting sebagai pemimpin dan pembimbing masyarakat dalam menanamkan nilai ajaran agama sebagai pegangan hidup.

Baca juga:  Bau Apek, Beras Bansos di Demak Tidak Layak Konsumsi

“Para ulama dituntut untuk segera memberikan jawaban atas penantian umat akan kepastian ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Jawaban ulama ini berupa pemberian fatwa sebagai solusi atas persoalan umat,”katanya.

Dia menyampaikan, fatwa menjadikan produk-produk hukum Islam tersebut bersifat dinamis, karena merupakan hasil ijtihad para ulama dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat Islam di sekitarnya. Apalagi di Era digital berbasis media sosial yang turut mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi.

“Berbagai bentuk media digital berbasis media sosial telah memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat, karena memudahkan mereka untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lainnya secara intens dan cepat tanpa lagi dihalangi oleh waktu dan jarak. Akan tetapi, media sosial juga bisa menimbulkan dampak negatif. Masifnya peredaran berbagai berita yang tidak benar, hoax (berita bohong), kebencian, permusuhan, fitnah, dan adu domba di media sosial saat ini sudah sangat meresahkan yang bisa menimbulkan disharmoni dan disintegrasi hubungan dalam masyarakat,”kata Prof Dur.

Baca juga:  PKB Salurkan Bantuan Tabung Oksigen untuk RSI NU Demak

Menurutnya, fatwa tentang etika bermedsos ini sangat penting.
Dalam fatwa tersebut, dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, setiap muslim harus berlandaskan keimanan dan ketakwaan, persaudaraan (ukhuwwah), kebajikan (mu’asyarah bil ma’ruf), saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-amr bi al-ma’ruf) dan mencegah kemunkaran (al-nahyu ‘an al-munkar).

“Interaksi melalui media sosial hendaklah digunakan untuk mempererat ukhuwah (persaudaraan), baik ukhuwah Islamiyyah (persaudaraan ke-Islaman), ukhuwah wathaniyyah (persaudaraan kebangsaan), maupun ukhuwah insaniyyah (persaudaraan kemanusiaan) serta untuk memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah,”paparnya.

Turut hadir KH Drs Muhammad Asyiq beserta keluarga besar, Bupati Kudus Hartopo, Ketua DPRD Kudus, Ketua DPRD Demak, Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan Diktis Kemenag RI, Kasubdit Ketenagaan Diktis Kemenag RI, Kasi Kemahasiswaan Subdit Sarpras dan Kemahasiswaan Diktis Kemenag RI, para Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri maupun swasta, dan para Ketua Ormas Kudus dan Demak. (hib/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya