alexametrics

Desak Peninjauan Perbup Pengisian Perades

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Demak – Pemkab Demak didesak segera meninjau peraturan bupati (Perbup) Nomor 70 Tahun 2020. Tentang pengisian perangkat desa (perades), utamanya terkait dengan pasal 11 ayat  3 dan 4.

Ketua Pusat Studi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Research dan Hukum (Pusperrekum) Kabupaten Demak Fadchurrochman, MH mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan ke Bupati Demak dr Eistianah.

Selain itu, memberikan tembusan ke Mendagri, Menteri Desa, Gubernur Jateng, Ketua DPRD Demak, Kejari Demak, Polres Demak dan ketua partai politik (parpol) di Demak.

“Kami menemukan adanya kegaduhan akibat ketidakpastian  hukum. Yaitu, tentang pasal 11 ayat 3 dan 4. Yakni, tentang perintah pelantikan sekretaris desa (sekdes) atau carik PNS (ASN) yang sudah memasuki masa pensiun atau purna tugas oleh kepala desa,” katanya.

Baca juga:  Layanan KB Tahap 2 di Mranggen Meriahkan HUT TNI ke-76

Ia menambahkan, dalam mengambil kebijakan terkait tata kelola pemerintahan mestinya mendasarkan aturan hukum yang berlaku. Sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Karena itu, pemerintahan harus melandaskan pada aturan hukum. “Nah, kami melihat di Demak, telah terjadi pengosongan jabatan beberapa perades yang harus diisi sesuai aturan hukum. Pengangkatan perades seharusnya sesuai dengan UU Desa dan peraturan dibawahnya. Yaitu, Permendagri dan Perda,” ujarnya.

Pemkab Demak menerbitkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan perades dan diubah dengan Perda Nomor 20 Tahun 2020. Dalam perda disebutkan sekdes berstatus PNS akan tetap pensiun sebagai PNS pada usia 58 tahun. Ayat 4 diterangkan, bahwa sekdes berstatus PNS yang telah pensiun sebagaimana ayat 3, diangkat oleh kades sebagai sekdes (bukan PNS) dengan ketentuan.

Baca juga:  Jalan Pantura Demak Dicor, Siap-Siap Macet hingga Akhir Tahun

“Sekdes yang telah menjabat sebelum diberlakukan Perda Nomor 10 Tahun 2000 diangkat sampai usia 65 tahun. Sedangkan, sekdes yang menjabat berdasar Perda Nomor 10 Tahun 2000 dan Perda Nomor 2 Tahun 2004 yang habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun diangkat hingga usia 60 tahun,”katanya.

Staf Ahli Bidang Hukum Pimpinan DPRD Demak Junaidi mengatakan, dalam memahami Perbup Nomor 70 Tahun 2020 bisa dilakukan semua pihak termasuk masyarakat. Meski demikian, ketika perbup sudah disahkan, untuk membatalkan melalui mekanisme eksekutif review dan judicial review.

“Keberadaan Perbup yang dijadikan sarana mengisi kekosongan yang belum diatur dalam perda. Jadi jika dibuat aturan seperti itu oleh pemda setempat wajar. Karena yang belum diatur menjadi diatur,” akunya. (hib/fth)

Baca juga:  Diterjang Cuaca Ektrem, Atap Puluhan Rumah di Demak Rusak

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya