alexametrics

Tertibkan Aset Desa

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, DEMAK – Pemerintah Kabupaten harus bisa menertibkan aset tanah desa yang rawan konflik. Langkah itu sebagai antisipasi agar tidak terulang kasus konflik tanah seperti di Desa Karangasem, Kecamatan Sayung. Penertiban ini sebagai upaya dalam rangka penyelamatan aset pemerintah desa dari konflik.

Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet mengatakan, status tanah yang diperebutkan antara pemdes dengan warga perlu dibuktikan dari sisi keabsahan. Kalau aset itu milik desa mestinya segala sesuatunya diurus desa.

“Kalau itu milik pemkab, maka pemkab harus memback-upnya,”ujarnya saat menerima audiensi Pemdes Karangasem dengan DPRD Demak terkait kasus tanah yang ditempati gedung SD Karangasem.

Slamet menambahkan, untuk penertiban aset tanah tersebut perlu ditindaklanjuti Bagian Hukum dan instansi terkait lainnya, termasuk berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pihaknya mempertanyakan soal pembangunan rumah warga di dekat Balai Desa Karangasem yang dinilai kontroversi.

Baca juga:  Tambah Ruang Isolasi, Beri Pelayanan Terbaik

“Sebab, selain menghalangi akses masuk balai desa, bangunan tersebut didirikan di atas tanah untuk fasilitas umum sehingga diragukan perizinannya dalam mendirikan bangunan,” ujarnya.

Wahyu dari bagian hukum Setda Pemkab Demak menyampaikan, pihaknya telah lama ikut menyelesaikan masalah aset tanah yang kini ditempati SD Karangasem. Aset bangunan SD tersebut merupakan milik pemkab sehingga turut dipertahankan.

“Kita juga bertanya tanya terkait dengan keabsahan sertifikat tanah yang ada. Kok bisa ada buku C baru dan buku C yang lama terkait kasus tanah ini. Artinya, tidak sinkron. Namanya Kromo Diharjo semua. Kita tidak tahu Kromo Diharjo itu nama orang atau gelar,” katanya.

Kades Karangasem, Joko Legowo menambahkan, bangunan yang didirikan warga di dekat balai desa belum ada zin pendirian bangunan atau IMB. “Belum ada surat pengantar dari desa,”katanya.

Baca juga:  PKB Gelar Khotmil Quran dan Doa Bersama untuk Keselamatan Warga Demak

Pendirian bangunan dan pagar oleh oknum warga yang ada di depan balai desa tersebut diduga merupakan buntut dari konflik tanah yang kini ada bangunan SD Karangasem. Konflik keluarga muncul sejak 2016. “Kita sudah berupaya menyelesaikan masalah ini sejak lama,”katanya. (hib/fth)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya