alexametrics

Lahan Pengganti Kewenangan PPK Tol Semarang-Demak

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Demak – Polemik lahan pengganti tanah wakaf Kadilangu untuk jalan tol Semarang-Demak terus bergulir. Lahan pengganti menjadi kewenangan pejabat pembuat komitmen (PPK) jalan tol Kementerian PUPR dan pihak nadzir.

Kepala seksi pelayanan tanah sekaligus Sekretaris Pengadaan Tanah jalan tol Sujadi mengatakan, kewenangan lahan pengganti wakaf kewenangan pejabat pembuat komitmen (PPK) jalan tol Kementerian PUPR dan pihak nadzir dari Yayasan Sunan Kalijaga.

Tetapi karena masih ada konflik internal Yayasan Sunan Kalijaga hingga tingkat Mahkamah Agung (MA), maka PPK mungkin masih menunggu keputusan MA.

“Terkait siapa nadzir tanah wakaf Kadilangu yang sebenarnya. Meski demikian, kata dia, proses pembebasan tanah wakaf  tetap harus berjalan untuk percepatan proses pembangunan jalan tol,” katanya.

Baca juga:  Petakan Potensi Warga NU

Sujadi menambahkan, selaku sekretaris pengadaan tanah tol sebelumnya telah mengundang Ketua Nadzir Yayasan Sunan Kalijaga Raden Rahmat. Yang diwakili atau dikuasakan melalui anaknya Agus Riyanto untuk pengurusan administrasi tanah wakaf.

Dalam susunan nadzir ada tiga orang yang tertera dalam sertifikat yayasan. Yaitu, Ketua Nadzir Raden Rahmat, Sekretaris Raden Krisnaidi dan Bendahara Ny Anggani Soedjono (alm). “Tapi untuk urusan tanah wakaf tersebut boleh diwakili satu orang dari pihak yayasan. Sebab, tidak menyangkut perorangan,” ujarnya.

Untuk tanah wakaf Kadilangu yang terkena jalan tol ada 73 bidang. Dari jumlah itu, 60 bidang diantaranya sudah bersertifkat dan 13 lainnya statusnya adalah eks tanah perdikan. Semua telah dibuktikan dengan dokumen yang ada. Untuk proses pemberkasan tanah wakaf untuk tol diperlukan dokumen asli sertifikat. Termasuk, nama identitas nadzir dan kelengkapan surat lainnya. Untuk menyelesaikan masalah tanah wakaf ini, Kantor Pertanahan dibantu stakeholder lain yang terkait, seperti  Kementerian Agama (Kemenag), Pemkab Demak dan instansi lainnya.

Baca juga:  Ikon Alun-Alun Ludes Terbakar

“Terkait sertifikat yang sah, utamanya yang ada nama nazir tadi dalam perjalanannya memang harus  dipisahkan. Yaitu, antara keberadaan nadzir dan yayasan. Sebab, ada perselisihan di tubuh Yayasan Sunan Kalijaga yang perkaranya telah diproses di pengadilan negeri (PN), pengadilan tinggi (PT) dan kini diproses di Mahkamah Agung (MA),” tegasnya.

Sujadi mengaku tidak mengetahui yang dimaksud dengan tidak diajak rembukan sebagaimana yang disampaikan pembina yayasan Agus Supriyanto. Sebab, tanah pengganti itu menjadi kewajiban PPK yang dikoordinasikan dengan pihak nadzir. Kaitan ini, barangkali PPK masih nunggu keputusan MA. “Dalam rangka hati hati tadi. Yaitu, siapa nadzir yang menjadi keputusan MA nanti. Dan, nadzir itulah yang akan mewakili yayasan,” tambahnya.

Baca juga:  Tercebur ke Bak Produksi Aspal, Tiga Orang di Demak Tewas, Lima Dirawat

Untuk tanah pengganti wakaf Kadilangu pengadaannya harus sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai tanahnya bermasalah. Tanah wakaf harus diganti dengan tanah yang sepadan atau selebihnya. “Untuk itu tanah Kadilangu yang luasnya mencapai 11,8 hektare juga dikoordinasikan dengan kementerian,” tambahnya.  (hib/fth)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya