alexametrics

Seleksi PPPK K2 dan GTT, Dewan Jamin Tidak Ada Pungutan Liar

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Demak – DPRD Kabupaten Demak menjamin tidak ada pungutan liar (pungli) terkait seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk honorer K2 dan guru tidak tetap (GTT) Non K2. Dewan akan melakukan pengawasan ketat terhadap proses seleksi yang menggunakan computer assisted test (CAT) tersebut.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet (FBS) saat menerima audiensi Paguyuban Honorer K2 dan Paguyuban GTT Non K2 di gedung dewan kemarin siang. Slamet mengaku telah menerima informasi ada pihak yang mengaku bisa meloloskan dalam seleksi PPPK.

“Semua itu jangan dipercaya. Kami yakinkan bahwa seleksi PPPK tanpa uang sepeserpun. Karena itu, kalau ada personal yang minta uang Rp 30 juta hingga Rp 50 juta bisa diabaikan,” katanya di hadapan peserta audiensi.

Baca juga:  Desak segera Anggarkan Upah Guru Swasta

Slamet pun menambahkan, agar peserta seleksi PPPK bisa mempersiapkan diri dengan cara belajar sehingga bisa lolos passing grade yang ditetapkan pemerintah. “Kami berharap, kuota honorer K2 maupun GTT bisa terpenuhi dan jangan sampai ada pungutan. Kalau memang ada, akan kami urus sampai tuntas,” katanya.

Menurutnya, pegawai honorer maupun GTT telah mengabdi dengan berwiyata bhakti lama untuk mencerdaskan anak bangsa. Mestinya, GTT dapat penghargaan. “Jadi, jangan minder atau takut. Sekali lagi jangan percaya oknum yang minta uang terkait seleksi PPPK ini. DPRD akan kawal penuh,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkab Demak, Hadi Waluyo mengatakan, pihaknya merasa tenang karena ada backup dari DPRD terkait pelaksanaan seleksi PPPK. “Kalau nanti ada pungutan dan pelayanan diskriminatif, laporkan saja kepada kami untuk ditindak. Tentu, ini backup luar biasa dari Pak Slamet selaku ketua dewan. Ombudsman juga kawal soal ini,” ujar Hadi yang juga menjabat Plt kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) tersebut.

Baca juga:  Pelayanan KB dengan 32 Akseptor di Klinik Khoir Desa Brambang Karangawen

Hadi mengatakan, dalam seleksi PPPK ini, Pemkab Demak sebelumnya telah mengusulkan sebanyak 2.500 untuk ikut seleksi, termasuk guru agama. Namun, yang disetujui pemerintah hanya 1.979 kuota. Terdiri atas guru kelas untuk SD sebanyak 1.164, guru agama Islam 14 lowongan, dan selebihnya guru mata pelajaran (mapel) SMP dan olahraga. “Yang sudah daftar 2.400-an. Kami harapkan, peserta seleksi tetap belajar soal dan komputer agar ujian lancar,” katanya. (hib/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya