alexametrics


Tak Gubris Perda, Tempat Karaoke Masih Menjamur di Kota Wali

Rekomendasi

RADARSEMARANG.ID, Demak – Persoalan penutupan karaoke di Kota Wali belum juga tuntas. Pemkab Demak kembali mendapat desakan dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Kemarin (5/8/2021), untuk kesekian kalinya, pengurus Ansor menggelar audiensi dengan DPRD. Meminta penutupan karaoke selamanya. Namun jika tidak bisa, dilegalkan sekalian.

Audiensi dipimpin Ketua DPRD Fahrudin Bisri Slamet (FBS). Turut hadir Wakil Ketua Zayinul Fata, H Maskuri dan Nur Wahid.

Sekretaris GP Ansor, Mas’ud menegaskan, DPRD sebagai wakil rakyat yang punya fungsi pengawasan diharapkan dapat memonitor pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan (karaoke). “Perlu kita ketahui bersama bahwa Demak ini Kota Wali dan bukan kota wanita liar. Perda dibuat untuk dilaksanakan,” katanya.

Menurutnya, perjuangan Ansor sudah lama dilakukan hingga terbitnya perda tersebut. Meski demikian, pelaksanaan perda sampai sekarang tidak efektif. Sebab, masih banyak karaoke yang tetap beroperasi meskipun lagi masa pandemi Covid-19. “Kita sudah audiensi beberapa kali. Faktanya karaoke tetap menjamur,”ujarnya.

Ketua GP Ansor Nurul Muttaqin menambahkan, tujuan audiensi tetap menuntut penutupan karaoke dan minta peran fungsi DPRD. “Karaoke sudah disegel tapi nyatanya masih buka 24 jam,” katanya. Pihaknya juga mendorong peran Satpol PP lebih dimaksimalkan agar karaoke bisa ditutup.

Asisten 1 Setda Pemkab Demak, AN Wahyudi menyampaikan, berbagai usaha telah dilakukan Pemkab Demak supaya usaha karaoke dapat ditutup. Bahkan, perda hiburan tersebut oleh pemkab juga tetap dipertahankan sekuat tenaga ketika para pengusaha karaoke menggugatnya ke Mahkamah Agung (MA).

“Pengusaha karaoke pernah mengajukan yudisial review ke MA. Tapi, kita dari pemkab tetap mempertahankan perda tersebut,” ujarnya.  Itu bukti bahwa pemkab telah berbuat maksimal berupaya menutup karaoke.

Adi Prabowo perwakilan dari Satpol PP menyampaikan, setelah perda hiburan efektif berlaku pada 2018, para pengusaha sudah diminta agar menutup usahanya. Namun, karaoke tetap buka hingga akhirnya dilakukan penyegelan oleh Satpol PP.

“Sudah 38 karaoke kita tutup dan segel dengan kawat timah, kertas, satpol line dan lainnya. Tapi tetap nekat buka,”katanya.

Dalam perkembangannya, mereka juga merusak segel. Upaya lain adalah mengamankan pemandu karaoke (PK) dan mengirimkannya ke panti rehabilitasi di Solo selama enam bulan.

Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet menegaskan, perda hiburan telah dibuat dengan anggaran rakyat. Maka, perda harus dijalankan. “Penegakan perda belum maksimal. Kalau karaoke mau dilegalkan ya dilegalkan saja. Satpol harus berani menegakkan perda,” ujar Slamet. (hib/zal)

Artikel Menarik Lainnya

Terbaru

Lainnya

Populer

Artikel Menarik Lainnya