alexametrics

Dua Kali Mangkir, Dewan akan Panggil Paksa KJPP Tol Semarang-Demak

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Demak – Pembahasan terkait pembebasan tanah untuk jalan tol Semarang-Demak di gedung DPRD Demak kemarin berjalan memanas. Hal ini dipicu mangkirnya tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk kali kedua dalam audiensi antara warga dengan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang difasilitasi DPRD setempat.

Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet menegaskan, pihaknya akan menyurati lagi pihak KJPP Sih Wirjadi dan rekan asal Solo untuk ketiga kalinya agar mau datang memberikan penjelasan soal harga tanah di hadapan warga Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam. “Sesuai mekanisme yang ada kita surati lagi. Kita undang KJPP ini untuk hadir di dewan. Kalau nanti tidak hadir lagi tentu kita undang paksa sesuai tata tertib dewan atau ketentuan yang berlaku,” katanya.

Baca juga:  Tol Semarang-Demak Masih Terkendala Pengadaan Lahan

Menurutnya, pada surat pertama yang dilayangkan DPRD mereka sengaja tidak mau hadir dalam audiensi. Padahal, kata dia, untuk menyelesaikan masalah ganti tanah mereka harus hadir. “Soal harga ganti rugi ini harus ada transparansi. Jangan berlindung di balik undang-undang sehingga seakan membenarkan kinerja mereka. Padahal warga butuh transparansi,” katanya.

Slamet mengatakan, independensi KJPP selaku appraisal tidak bisa dipahami. Sebab, menanyakan harga tanah adalah hak warga. “Mereka bekerja baik atau tidak. Ini patut kita pertanyakan,” jelasnya.

Sujadi dari BPN Demak juga menyampaikan kekecewaannya lantaran tim KJPP Wirjadi tidak hadir lagi dalam audiensi dengan warga di DPRD. “Mestinya hari ini ada pencerahan dari KJPP terkait penilaian tanah yang dianggap warga tidak wajar,” katanya. Karena itu, kata dia, selaku panitia pengadaan tanah, BPN Demak pada prinsipnya tidak ingin merugikan masyarakat.

Baca juga:  Delapan Girder Jalan Tol Semarang-Demak Selesai Terpasang

Kepala Desa Karangrejo Ahmad Kuwoso mengatakan, ketidakhadiran tim appraisal selaku penentu harga tanah jalan tol tersebut membuat kecewa warga yang lahannya terdampak tol. Menurutnya, harga tanah di Desa Karangrejo di bawah Rp 150 ribu permeter. Padahal, dengan kondisi yang sama, di desa lain harga tanah tol bisa di atas Rp 600 ribu permeter.  “Di Karangrejo, keseluruhan ada 24 bidang tanah yang dilalui jalan tol. Tanah itu belum bebas semua lantaran terganjal harga murah berdasar hasil penilaian tim appraisal,” katanya. Dia berharap, KJPP selaku tim appraisal biaa hadir pada undangan dewan berikutnya. (hib/ton)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya