alexametrics

DPRD Demak Jembatani Warga dengan PPK Jalan Tol

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Demak – DPRD Kabupaten Demak memfasilitasi pertemuan antara warga dengan pejabat Badan Pertanan Nasional (BPN) dan pembuat komitmen (PPK) jalan tol Semarang-Demak. Warga tersebut dari Desa Kendaldoyong, Wonosalam dan Karangrejo, Kecamatan Wonosalam. Mereka  mengadukan persoalan pembebasan tanah untuk jalan tol yang belum menemukan titik temu. Harga tanah antara satu desa dengan desa lainnya dari tim appraisal berbeda. Sehingga menimbulkan polemik bagi masyarakat.

Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet (FBS) menyampaikan, sebagai wakil rakyat pihaknya berkewajiban memperjuangkan masyarakat yang sedang mencari keadilan. “Karena itu, kita pertemukan warga dengan pihak terkait agar masalah tanah untuk pembangunan tol ini cepat selesai,” katanya di sela memimpin audiensi di gedung DPRD Demak kemarin.

Baca juga:  Vaksinasi Kunci Pemulihan Ekonomi Saat Pandemi

Menurutnya, DPRD berupaya mencarikan solusi yang terbaik. Hak masyarakat harus dihormati. Menurutnya, kalau hanya mengacu pada Undang-Undang tentu tidak perlu audiensi seperti ini. “Artinya, perlu dimusyawarahkan bersama sehingga ada kesepakatan,”katanya.

Penyelesaian masalah ini harus menjadi agenda prioritas. Jika telah disepakati, juga harus cepat dibayarkan kepada warga. “Selesaikan secara musyawarah dan mufakat,” tegasnya.

Menurutnya, perlu ditinjau kembali apakah harga yang ditetapkan tim appraisal terdapat acuan ambang batas atas dan ambang bawah. Sebab, warga khawatir ada pihak pihak yang mencoba mengambil keuntungan. “Perlu kejelasan atau keterbukaan. Dengan begitu, semuanya jadi klir,” tandasnya.

Kepala Desa Kendaldoyong, Gihon Supeno mengungkapkan, pihaknya memahami bahwa BPN hanya sebatas menyediakan data. Jika belum ada kesepakatan harga dan kemudian pembayaran dititipkan di pengadilan, warga tetap tidak mau menerima kenyataan tersebut.

Baca juga:  177 Rumah di Mranggen Dihajar Puting Beliung

“Kami menilai, ada kesalahan dalam penilaian appraisal. Di Kendaldoyong misalnya, tanah warga semua produktif. Juga tidak jauh dari kota Demak,” katanya.

Asisten 1 Setda Pemkab Demak, AN Wahyudi berharap ada musyawarah lagi antara PPK, BPN, dengan pihak warga. ”Sebab, bola ada di PPK selaku pihak yang membutuhkan tanah,” ujarnya.

Staf PPK jalan tol Semarang-Demak Soni Widi Nugroho menuturkan, penilaian harga tanah telah diserahkan ke tim appraisal. Sesuai aturan diakui tidak ada tawar menawar harga. “Sebab, daftar nominatifnya sudah ditempel di desa. Lalu, dinilai oleh appraisal,” terangnya.

Sujadi dari BPN Demak menambahkan, pengadaan tanah dilaksanakan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Keputusan Presiden. “Ada proses pengumuman dan lainnya. Maka, tim appraisal yang tahu soal proses ganti rugi tanah tol,” katanya. (hib/zal)

Baca juga:  Jika Rob Tinggi, Warga Dukuh Mondoliko Terisolasi

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya