alexametrics

Serahkan Berkas Uji Materi Perda Perangkat Desa ke MA

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Demak – Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Jateng secara resmi melakukan uji materi Perda Nomor 8 Tahun 2020 terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (perades) ke Mahkamah Agung (MA). Berkas uji materi diserahkan langsung Direktur LSKP Muhamad Rifai.

Menurutnya, uji materi perlu dilakukan, karena Perda Perades dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). “Kita melihat ada beberapa pasal dan ayat yang menurut kami cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak ada dasar hukumnya,” ujar Rifai kemarin.

Dia menegaskan, langkah uji materi itu sebagai upaya advokasi terhadap regulasi yang diterapkan di Demak.”Ini sekaligus sebagai edukasi hukum bagi warga Kota Wali,” katanya.

Di antara pasal yang dipersoalkan adalah pasal 9 ayat 1 item (i) tentang salah satu syarat calon perangkat desa yang berbunyi, Pernyataan tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga (istri/suami, anak, menantu, orang tua, saudara kandung) dengan kepala desa dan atau tim seleksi bermaterai cukup.“Itu bertentangan dengan UUD 45 pasal 27 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,” ujarnya.

Baca juga:  Tiga Tim Diterjunkan untuk Tambal Sulam 200 Lubang

Selain itu, pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, Tim pengisian wajib berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa untuk menunjuk pihak ketiga guna melaksanakan seleksi perangkat desa. Hal itu, kata dia, dinilai bertentangan dengan semangat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. “Di mana semangat otonomi desa dikebiri oleh perda sebagai bentuk intervensi,” katanya.

Juga terkait dengan pasal 41, di mana sekretaris desa (sekdes) yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu juga dilihat bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta PP Nomor 45 Tahun 2007 tentang pengangkatan sekdes menjadi PNS. Pun, bertentangan dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara (ASN).

Baca juga:  Nyatakan Stop BABS 100 Persen

“Kami melihat, sekdes yang diangkat menjadi PNS dan saat ini masih menduduki posisi sekdes diduga ilegal. Karena itu, segera tarik mereka (sekdes PNS) menjadi staf kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Rifai.

Sebelumnya, saat audiensi dengan LSKP Jateng, Kabag Hukum Setda Pemkab Demak  Kendarsih Iriani menyampaikan, tidak ada kewajiban yang memerintahkan bupati, perangkat yang jadi PNS itu harus dimutasi ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain.“Di UU Desa tidak ada. Di Peraturan Pemerintah (PP) juga belum ketemu,” katanya.

Menurutnya, sekdes yang diangkat PNS saat itu merupakan tindaklanjut regulasi dari pemerintah pusat yang mau tidak mau harus dilaksanakan pemerintah daerah. Kendarsih pun mempersilahkan jika ada ketidakpuasan terkait dengan aturan yang ada bisa melakukan uji materi ke MA. “JIka belum puas bisa uji materi. Kita lalui jalur masing-masing,” ujarnya saat itu. (hib/zal/bas)

Baca juga:  UPBD Kabupaten Demak Masuk Nominasi Pemenang Bidan Delima Award Jateng

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya