alexametrics

Bawaslu Demak Temukan 5.612 Daftar Pemilih Bermasalah

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, DEMAK – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Demak menemukan 5.612 daftar pemilih yang diduga bermasalah atau tidak memenuhi syarat (TMS). Data temuan itu tercatat selama dilakukan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sejak 15 Juli lalu hingga 10 Agustus 2020.

Adapun, rincian TMS adalah, pemilih meninggal sebanyak 4.741 orang. Kemudian, pemilih pindah domisili sebanyak 855 orang. Lalu, anggota TNI/Polri yang tercantum dalam daftar pemilih ada 16 orang laki laki. Sedangkan, data pemilih yang memenuhi syarat (MS) tapi tidak terdaftar jumlahnya mencapai 1.644 orang.

Ketua Bawaslu Demak Khoirul Saleh menyampaikan, daftar pemilih bermasalah tersebut ditemukan para petugas panwaslu desa dan kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan.

Baca juga:  Calon Pengantin Dibekali Pentingnya KB

“Mestinya, ada hasil sinkronisasi data yang akurat mutakhir dan berkelanjutan sebagaimana diperintahkan UU. Namun, kenyataannya banyak pemilih TMS yang terdaftar dan sebaliknya banyak pula pemilih MS belum terdaftar,” kata Khoirul didampingi anggotanya Amin  Wahyudi dikantornya kemarin.

Menurutnya, temuan daftar pemilih yang masuk TMS tersebut telah dilaporkan ke KPU untuk diperbaiki. Ini menunjukkan, kata dia, masih adanya pengulangan pekerjaan yang harus dilakukan PPDP untuk menghapus pemilih yang TMS dan menambahkan pemilih yang MS.

“Padahal, pembersihan data dengan dua indikantor TMS dan MS itu mestinya harus selesai selama proses sinkronisasi berlangsung,”kata Khoirul.

Masih ditemukannya data TMS dan MS tersebut, kata Khoirul, juga diduga akibat tidak ada transparansi terkait daftar pemilih, utamanya dari penyelenggara pemilu yang lain. Menurutnya, surat KPU Nomor 335/hk.1-kpt/00/KPU/2020  terkait penetapan daftar pemilih model A-KWK merupakan informasi yang dikecualikan dilingkungan KPU.

Baca juga:  Jumlah ODP di Demak 653 Orang, PDP 28 dan 14 Positif

“Padahal, kalau data pemilih itu bisa dibagikan ke Bawaslu, maka bisa dianalisis dan dicermati bersama sama. Sehingga TMS dapat diketahui sejak dini dan tidak ada pengulangan pekerjaan lantaran belum akurat,” tandas Khoirul.  Menurutnya, perlu keterbukaan dan transparansi dalam sinkronisasi data pemilih. (hib/zal/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya