Kawal Dana Desa agar Tepat Sasaran

641
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak dr Singgih Setyono MMR sedang menyampaikan paparan dana desa dihadapan kades se-Demak dalam Sosialisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Demak Tahun 2020 di Pendopo Satya Bhakti Praja. (Nanang Rendi Ahmad/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.ID, Demak – Dana desa meski sebagai wujud pemenuhan hak untuk menyelenggarakan otonomi desa, namun alokasinya harus tepat sasaran dan tepat penerapan. Hal itu ditegaskan oleh Bupati Demak HM Natsir dalam sosialisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Demak Tahun 2020 yang digelar di Pendopo Satya Bhakti Praja kemarin.

Natsir juga menyampaikan, pengelolaan dana desa harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, dan kepastian nilai. Dengan adanya aturan hukum yang telah ditetapkan, pengelolaan dana desa harus dilakukan secara profesional, efektif, dan mengedepankan aspek-aspek ekonomis. “Dengan demikian pengeluaran biaya dapat tepat sasaran, tepat guna, dan tepat penerapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Bupati mengimbau penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Singgih Setyono mengatakan, pemberian anggaran desa melalui DD dan ADD dimaksudkan untuk mempercepat proses pembangunan di masing-masing desa. Para kepala desa harus dapat membuat keputusan yang efektif dan stategis dalam pengelolaan anggaran desa sehingga penggunaannya tepat sasaran.

”Penggunaan anggaran desa harus tepat sasaran dan mempunyai daya ungkit tinggi. Pemerintahan desa harus memprioritaskannya untuk menurunkan angka kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Singgih.

Sosialisasi juga dihadiri Wakil Bupati Demak, Sekda Demak, Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak, serta Camat dan Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Demak. Kegiatan tersebut digelar Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinpermades P2KB). (nra/hib/zal/bas)





Tinggalkan Balasan