Batal Naik, Warga Serbu Kantor BPJS Kesehatan

Peserta BPJS Kesehatan sedang mengantre di kantor BPJS Kesehatan Demak Selasa (10/3/2020). (Nanang Rendi Ahmad)

RADARSEMARANG.ID, Demak – Warga Demak sambut baik putusan Mahkamah Agung (MA) soal pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Mereka mengaku putusan tersebut sesuai harapan mereka. Sebab, kenaikan iuran dinilai sangat memberatkan.

Rasa gembira ditunjukkan Lilis Rahmawati, warga Desa Jogoyolo, Kecamatan Wonosalam. Ia baru akan mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ia mengaku mendengar kabar itu pada Selasa (10/3/2020) pagi dari siaran berita.

“Sejak beberapa hari lalu saya memang berniat mendaftar. Hari ini baru sempat. Tadi pagi saya mendengar kabar itu. Bagi saya itu kabar gembira. Membuat saya lebih semangat mendaftar,” katanya saat mengantre di kantor BPJS Kesehatan Demak Selasa (10/3/2020).

Lilis mengaku sempat bimbang memilih kelas. Sebab ia memperhitungkan beban biaya iuran. Ia akhirnya memutuskan memilih BPJS Kesehatan kelas II.

“Mungkin kalau kenaikan itu tidak dibatalkan, saya memilih kelas III. Sebab suami saya menanggung tiga orang, termasuk anak kami. Mendengar kabar ini, saya jadi mantap memilih kelas II,” ungkapnya.

Hal senada juga diutarakan Eko, warga Desa Rejosari, Kecamatan Karangawen. Ia mengatakan, putusan MA itu sesuai harapannya. Pembatalan itu sangat membantu kelangsungan hidupnya ke depan.

“Sangat membantu sekali. Saya mendukung dan menyambut baik putusan tersebut. Sebab bagis saya kenaikan iuran BPJS kesehatan akan memberatkan kami. Apalagi istri saya sekarang sudah tidak bekerja,” tuturnya.

Meski demikian, Eko belum punya keinginan untuk menaikkan kelas BPJS Kesehatannya. Ia mengaku perlu mempertimbangkan itu dengan ekonomi keluarganya. “Hari ini (kemarin, red) saya mengantar istri saya memperbarui data BPJS Kesehatannya. Belum memikirkan soal menaikkan kelas. Putusan MA itu sudah sangat membantu,” bebernya.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan Demak belum dapat berkomentar soal putusa MA tersebut. Karena belum ada arahan dari pusat. Mereka hanya mendapat edaran siaran pers dari Humas BPJS Kesehatan pusat. Edaran itu memuat rilis bahwa BPJS Kesehatan belum menerima salinan putusan MA. (nra/zal/bas)

 





1 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan