Tiga OPD Catatkan Kinerja Terbaik

RADARSEMARANG.ID, DEMAK – Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Demak meraih nilai akuntabilitas kinerja terbaik. Yaitu, Dinas Pertanian dan Pangan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), dan Dinas Kesehatan.

Sedangkan, Kecamatan Mranggen dan Guntur dengan kategori menyelesaikan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan keuangan tercepat. Hal ini mengemuka dalam kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) tahun 2019 di  Hotel Amantis, kemarin.

Inspektur Pemkab Demak, Kurniawan Efendi, mengatakan, kegiatan Larwasda tersebut bertujuan untuk menyampaikan informasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP). Selain itu, untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan, masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta umpan balik atau feedback untuk perencanaan di masa mendatang. “Juga sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan kebijakan pengawasan baik dari tingkat pusat, provinsi maupun daerah,” katanya.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan launching Whistle System Blowing (WBS). Yaitu aplikasi dimana kalau ada ASN yang melakukan pelanggaran, masyarakat bisa melaporkan secara langsung melalui website. Hal itu sesuai Perbup nomor 20/2019 tentang Sistem pelaporan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Wabup Joko Sutanto mengungkapkan, Inspektorat Kabupaten Demak bisa menjembatani dalam perbaikan-perbaikan dengan mencari formula pencegahan korupsi yang tepat dan benar. “Kepada para pimpinan OPD atau unit kerja sebagai penanggung jawab unit kerjanya masing-masing,” katanya.

Joko minta agar OPD segera melaksanakan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, baik hasil pemeriksaan APIP daerah dan provinsi Jateng maupun hasil pemeriksaan BPK RI yang belum selesai tindaklanjutnya. “Dibutuhkan komitmen penuh dari kepala daerah, OPD dan legislatif (stakeholders) untuk pencegahan korupsi. Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus kuat. Indikatornya adalah ada tidaknya operasi tangkap tangan (OTT) dan tindak pidana,” kata dia. (hib/bas)