alexametrics

Tidak Mau Lantik Perades, Kades Dinilai Langgar Hukum

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, DEMAK – Pelaporan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh sejumlah perangkat desa (perades) ke Kementerian Hukum dan HAM Jateng di Semarang Jumat (27/9) lalu mendapat respons Pemkab Demak.

Kabag Tata Pemerintahan Umum Setda Pemkab Demak, Yulianto menegaskan, masih adanya perades yang belum dilantik oleh kades menunjukkan bahwa kades terkait dinilai tidak hukum dan telah melanggar sumpah janji sebagai kades. “Kades (terkait) tidak taat hukum dan melanggar sumpah janji,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan catatan yang ada, setidaknya ada 20 perades yang hingga kini belum dilantik kades. Di Kecamatan Bonang masih ada 3 orang perangkat yang belum dilantik. Kemudian, di Kecamatan Sayung ada 4 orang perangkat desa yang juga belum dilantik. Yaitu, di Desa Prampelan 3 orang dan di Desa Pilangsari 1 orang. Di Kecamatan Dempet perangkat yang belum dilantik ada di Desa Dempet 3 orang dan di Desa Kunir 1 orang.

Baca juga:  Korban Luka Bus Terguling Demak Dirawat di Dua Rumah Sakit

Sedangkan, di Kecamatan Gajah, perangkat yang belum dilantik ada di Desa Tlogopandogan 2 orang, Desa Medini 3 orang, Desa Mlatiharjo 2 orang, dan Desa Tambirejo 2 orang. “Untuk Desa Tridonorejo barusan memberitahukan berjanji mau melantik perangkatnya. Untuk Desa Kunir dari 3 orang yang dilantik baru 2 orang,” ujar Yulianto.

Dia mengungkapkan, sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perades adalah merupakan kewenangan kepala desa. “Bupati baru bisa intervensi kalu sudah ada perintah dari pengadilan,” katanya.

Dia pun mencontohkan, untuk kades Tlogopandogan Kecamatan Gajah misalnya, yang sesuai perintah Mahkamah Agung (MA) di Jakarta telah memerintahkan agar kades meminta rekomendasi camat setempat. Namun, kades menolaknya. Akhirnya, camat menegur hingga tiga kali. “Nah, jika perintah MA itu tidak diindahkan, maka camat mengusulkan untuk pemberhentian sementara terhadap kades terkait,” katanya.

Baca juga:  Ikuti Lomba Desa, Vaksinasi Desa Kuwu Capai 90 Persen

Menurut Yulianto, kades dinilai banyak yang lupa bahwa dirinya diberi kewenangan bupati untuk menjalankan Perda Nomor 1 Tahun 2018 untuk melaksanakan seleksi perades tersebut. Padahal, kewenangan yang dijalankan kades dibiayai uang rakyat namun tidak ada hasilnya.

“Ini lantaran perades yang terpilih tidak segera dilantik. Suatu saat jika ada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka kemungkinan besar kades akan disuruh mengembalikan uang atau biaya pelaksanaan seleksi perangkat desa tersebut,” ujar Yulianto.

Dia berharap, perades yang belum dilantik segera dilantik supaya tidak terjadi kekosongan jabatan perades yang telah dilakukan seleksi sebelumnya. (hib/bas)

GRAFIS:

Perangkat Desa yang Belum Dilantik:

  1. Kecamatan Bonang 3 Perades di Desa Tridonorejo.
  2. Kecamatan Sayung 4 Perades di Desa Prampelan 3 orang dan di Desa Pilangsari 1 orang.
  3. Kecamatan Dempet 4 Perades di Desa Dempet 3 orang dan di Desa Kunir 1 orang.
  4. Kecamatan Gajah 9 Perades di Desa Tlogopandogan 2 orang, Desa Medini 3 orang, Desa Mlatiharjo 2 orang, dan Desa Tambirejo 2 orang.
Baca juga:  Pembebasan Lahan Sidogemah Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Tol

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya