alexametrics

Desak Revisi Perda Rekruitmen Perangkat Desa

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, DEMAK – DPRD Demak mendesak Pemkab setempat untuk segera menghentikan rekruitmen perangkat desa (perades) serta secepatnya merevisi Perda Nomor  1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Dalam perda itu mengamanatkan bahwa, pemilihan perades sepenuhnya di tangan panitia desa. Artinya, kewenangan berada di tim panitia desa. Kondisi demikian memicu penafsiran yang tidak tepat. Sebab, kewenangan panitia desa justru melebihi kewenangan Pemkab.

Dalam hal ini, pemkab hanya berkedudukan sebagai pihak pensupervisi (pengarah). Kondisi demikian, membuat Pemkab berdalih tidak memiliki kewenangan lagi untuk memutuskan kebijakan soal perades. Padahal, sebagai satu kesatuan struktural, Pemkab memiliki jalur sampai ke pemerintahan desa.

Ketua sementara DPRD Demak, H Fahrudin Bisri Slamet menegaskan, meskipun terkait dengan kemandirian desa terkait dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mestinya kewenangan desa tidak melampaui kabupaten. “Kalau ada persoalan didesa, sekarang ini seakan desa berjalan sendiri. Seharusnya, Pemkab bisa mengingatkan kalau rekruitmen perades berpotensi menimbulkan masalah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Karanganyar itu. Ini luka lama belum sembuh kok sudah membuka pengisian perangkat lagi,” ujar Slamet disela menerima audiensi sejumlah aktivis di ruangan DPRD Demak kemarin.
Terkait dengan masalah seperti itu, Slamet mendesak Pemkab Demak untuk segera menghentikan rekruitmen perades yang sedang dilaksanakan sejumlah desa dibeberapa kecamatan.

Baca juga:  Tingkatkan Minat Baca Masyarakat

“Tolong. Agar tidak terjadi masalah yang berlarut larut, selesaikan masalah rekruitmen perades yang 2018 dulu. Masih banyak perades yang terpilih dan belum dilantik kok sudah membuka rekruitmen baru di desa desa,” kata dia.

Slamet menambahkan, revisi perda juga harus secepatnya dilakukan supaya tidak menimbulkan kekacauan lagi dalam ujian perades. “Nanti, harus ada simulasi kira kira bagian mana yang memicu polemik. Rekruitmen perades baru bisa dijalankan lagi jika revisi sudah dilakukan sehingga ada kepastian aturan. Kita sebelumnya sudah koordinasikan dan ingatkan pemkab agar tidak membuka rekruitmen perades dulu.

Selesaikan dulu masalah yang ada. Perbaiki aturan yang lemah dan sesuaikan dengan peraturan diatasnya. Klir kan dulu aturan pelaksanaannya,” ujar dia.

Baca juga:  Ratusan Perangkat Desa Geruduk Dewan

Salah satu aktivis, Muhdor menyampaikan, perda mestinya direvisi. Sebab, perda bertentangan dengan aturan diatasnya yaitu UU Desa. “Rekruitmen perades di Kecamatan Karanganyar  terbukti kisruh. Soal nilai menjadi polemik. Ada peserta yang nilainya semula 3 berubah menjadi 9. Antara nilai yang diamplop dan nilai dari pihak ketiga (perguruan tinggi yang diajak MoU panitia desa) berbeda. Polemik seperti ini terus terjadi setiap ada rekruitmen perades. Kami minta ada revisi perda,” ujarnya.

Terpisah, Kabag Pemerintahan Umum Setda Pemkab Demak, Yulianto mengungkapkan, perda yang diminta untuk direvisi tersebut, sebagai langkah awal harus ada surat dari DPRD terlebih dulu. Surat itu  berisi tentang pentingnya revisi perda. Sebab, perda tersebut adalah inisiatif dewan.  “Harus ada surat dari DPRD dulu,” katanya kemarin.
Menurutnya, selama perda belum dicabut, maka pengisian perades tetap berjalan. “Ini jangan sampai ada kekosongan hukum,” jelas Yulianto. (hib/bas)

Baca juga:  Punya Kios, Enggan Ditempati, Pedagang Pasar Mranggen Ditertibkan

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya