alexametrics

Kepala Sekolah Berdalih Salah Paham

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, DEMAK – DPRD Demak merasa prihatin dengan adanya siswa yang diduga dilarang masuk sekolah hanya karena belum melunasi uang seragam dan SPI. Wakil Ketua sementara DPRD Demak, Zayinul Fata mengatakan, kejadian seperti itu jangan sampai terulang lagi.

“Patut kita sayangkan. Apalagi, tiap sekolah ada porsi 20 persen bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu bisa diberi keringanan atau dibebaskan iuran tersebut,” kata Zayinul Fata kemarin.

Dia berharap, Dinas Pendidikan setempat bisa segera menyelesaikan masalah tersebut. Zayinul menambahkan, setiap warga Negara berhak atas akses pendidikan yang layak dan memadai. “Ini adalah perintah konstitusi kita. Jadi, jangan hanya gara-gara seragam, generasi bangsa ini putus sekolah. Apalagi, masih anak anak sehingga dalam kategori usia wajib sekolah. Kita berharap kepada pemerintah, kejadian semacam ini jangan sampai terulang lagi,” katanya.

Baca juga:  17 Formasi PPPK Guru di Kabupaten Batang Masih Kosong

Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet mengatakan, DPRD telah berkoodinasi dengan Pemkab Demak agar masalah tersebut secepatnya diselesaikan. “Kita sudah koordinasikan dengan dinas terkait,” jelas Slamet.

Seperti diketahui, sebelumnya, Agung Kussetyo Hardono, warga Jalan Kebun Permai Nomor 7, RT 2 RW 24, Batursari, Kecamatan Mranggen melayangkan surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Demak terkait persoalan yang dialami anaknya, Rama Hakim Surya Alam, siswa SMPN 2 Mranggen.

Siswa tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah lantaran orang tua belum bisa melunasi uang seragam sebesar Rp 1 juta serta uang SPI sebesar Rp 1.500.000. Bahkan, dalam surat tersebut juga disebutkan, jilka tidak bisa melunasi uang seragam dan SPI, maka anaknya tersebut akan dicoret oleh pihak sekolah.

Baca juga:  Penutupan Karaoke Harus Diikuti dengan Solusi

Agung menyampaikan, kronologi kejadian itu bermula saat bulan Mei anaknya mendaftar sekolah di SMPN 2 Mranggen. “Pada waktu penerimaan, anak saya dinyatakan diterima,” katanya.

Dalam perkembangannya, pada bulan Mei juga, pihak sekolah telah memberikan rincian keuangan calon siswa. Menurutnya, siswa kelas 1 dikenakan iuran seragam Rp 1 juta. “Berhubung saya termasuk keluarga kurang mampu, saya mengangsur Rp 150 ribu. Berhubung masih kurang, anak saya tidak boleh masuk sekolah,” ujar dia.
Kepala SMPN 2 Mranggen, Ahmad Sholeh kepada wartawan menyampaikan, hal itu sebagai kesalahpahaman. Pihak sekolah menampik apa yang disampaikan Agung selaku orang tua Rama. Pihak sekolah tidak pernah melarang Rama untuk tidak masuk sekolah. “Itu kesalahpahaman saja antara orang tua murid dengan salah satu guru,” katanya kepada wartawan.

Baca juga:  Polres Demak Sosialisasikan Larangan Mudik

Sholeh menambahkan, lantaran sudah sebulan tidak sekolah, maka pihak sekolah memintanya untuk menghadap kepala sekolah. “Jadi, tidak ada keputusan dikeluarkan dari sekolah,” katanya.

Selama ini, kata dia, pihak sekolah mengenakan uang seragam siswa sampai Rp 950 ribu untuk pengadaan seragam pramuka, seragam Osis, kaos olahraga dan batik. Sedangkan, untuk SPI sekolah tidak menetapkan jumlahnya. Meski sifatnya tidak wajib, para siswa dianjurkan membayar. Soal jatuh tempo, sekolah belum memberikan keputusan kepada wali siswa. (hib)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya