alexametrics

Pj Bupati Batang Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2021, Kembali Dapat WTP

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Batang – Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, Rabu (15/6). Ia bersyukur Raperda tersebut bisa dilaporkan tepat waktu. Juga diperolehnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-enam secara berturut-turut.

“Tahapannya sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu maksimal enam bulan setelah berakhirnya tahun anggaran 2021 harus sudah diserahkan ke Dewan. Pertanggungjawaban kita sudah diaudit oleh BPK. Hasilnya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Alhamdulilah kita sudah enam tahun berturut-turut mendapatkannya,” ujar Lani saat diwawancarai Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (15/6).

Rapat Paripurna tersebut diikuti oleh 23 dari 45 anggota Dewan. Setelah penyerahan Raperda itu, DPRD Kabupaten Batang akan mengagendakan pembahasan atas pertanggungjawaban APBD 2021. Kemudian hasilnya diagendakan lagi dalam Paripurna penyampaian hasil pembahasan.

Baca juga:  Sedulur FC Ramaikan Sepinya Kompetisi

Lani menjelaskan, pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan APBD 2021 sebesar Rp 1,7 triliun dan realisasinya sebesar Rp 1,8 triliun. Nilainya setara dengan 103,62 persen, sehingga pendapatan daerah melebihi dari target. Yaitu Rp 63,7 miliar atau 3,62 persennya.

Pihaknya tidak menyangkal, pada tahun anggaran tersebut serapan anggaran tidak bisa 100 persen. Anggaran Belanja dan Transfer dalam penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1,9 triliun. Sementara realisasinya sebesar Rp 1,78 triliun atau 92,53 persen. Sehingga anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 143,6 miliar atau 7,47 persen.

“Untuk serapan anggaran, ada beberapa komponen yang tidak 100 persen. Diantaranya ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan yang lainnya. Banyak hal kenapa tidak bisa 100 persen. Namu hal tersebut tidak menyalahi ketentuan. Justru kalau 100 persen akan menjadi tanda tanya oleh pemeriksa,” ucapnya.

Baca juga:  Laporkan Dugaan Penyimpangan Hibah Cacing ke KPK

Salah satu contohnya dari belanja pegawai.  Faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah ada pegawai pindah, meninggal, pensiun, dan lainnya. Hal itu mengakibatkan adanya anggaran yang tersisa. Anggaran Belanja yang tidak terserap diantaranya dari Belanja Pegawai sebesar Rp 67,8 miliar, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 40,5 miliar, Belanja Hibah Rp 6 miliar, Bantuan Sosial Rp 2,2 miliar, Belanja Modal Rp 23,7 miliar, Belanja Tak Terduga Rp 2,7 miliar, dan Belanja Transfer atau Bagi Hasil ke Desa sebesar Rp 533,4 juta.

Pada acara tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Batang Maulana Yusup mengucapkan selamat pada Pj Bupati Batang yang baru saja dilantik. Rapat Paripurna tersebut merupakan yang pertama kali dihadiri Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki. Ia berharap Lani bisa melaksanakan tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD nantinya dengan lancar.

Baca juga:  Mulai Belajar Tatap Muka, Siswa Dilarang Salim ke Guru

“Serta mampu memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Batang. Kami ucapkan selamat juga kepada Ari Yudianto yang ditunjuk sebagai Pj Sekretaris Daerah,” timpalnya. (yan/wan/svc/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya