alexametrics

Proyek Rehab Sekolah Bermasalah, Kontraktor Harus Di-Blacklist

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Batang – DPRD Kabupaten Batang menyoroti proyek rehabilitasi sekolah yang bermasalah. Ada enam SD yang pengerjaannya terancam tidak selesai alias mangkrak. Dewan pun tegas menanggapi persoalan itu, dengan meminta blacklist terhadap kontraktor.

“Walaupun belum ada kerugian dari pemerintah daerah (Pemda), harus ada blacklist buat CV yang bermasalah tersebut. Itu masuk wanprestasi. Ini sudah kelewat tahun, sementara perpanjangan waktu ini mencukupi tidak? Karena tidak hanya satu sekolahan,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Nur Faizin Rabu (26/1).

Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memastikan belum ada kerugian negara terkait persoalan itu. Ada satu CV, yaitu CV Amelia Rahman dari Cimahi, Jawa Barat yang memenangkan lelang lima proyek rehab sekolah. Seluruhnya mengalami keterlambatan yang signifikan.

Baca juga:  Capaian Rehab SDN Wonosegoro 2 hanya 12 Persen

Progres pengerjaan dari CV tersebut hanya mencapai 30 hingga 35 persen. Terhitung pada akhir masa kontrak 17 Desember 2021. Padahal waktu pelaksanaan pekerjaannya mencapai 120 hari kalender. Namun demikian, kontraktor masih diberikan kesempatan untuk perpanjangan pengerjaan hingga 50 hari kalender.

Anggaran rehab sekolah itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). CV Amelia Rahman mengerjakan rehabilitasi di SDN Depok 2, SDN Jambangan 2, SDN Pejambon, SDN Plelen 1, dan SDN Wonosegoro 2. Nilai kontraknya mulai Rp 500 juta hingga Rp 800 juta. Sementara satu proyek lain yang ikut terlambat dikerjakan kontraktor dari Kabupaten Pekalongan. Lokasinya di SDN Sidomulyo 1, dengan akhir kontrak per 27 Desember 2021.

Baca juga:  BPD Usul Kenaikan Insentif

“Walaupun belum ada kerugian, tapi siswa sudah menjadi korban. Mereka harus belajar lesehan lebih lama karena ruang kelas sudah tidak dapat digunakan,” tegasnya.

Pihaknya juga menyayangkan proses lelang cepat yang dilakukan. Proses lelang cepat tidak menggunakan verifikasi data faktual dan tidak sedetail proses lelang biasa. Prosesnya hanya lima hari untuk menentukan pemenang. Politisi PPP itu mengatakan, Pemda Batang perlu berkaca dari Pemda Demak. Walaupun menggunakan sistem lelang cepat, berkas fisik harus dikirimkan ke dinas terkait.

“Pemda bisa mencontoh itu, harapan penggunaan sistem OSS itu kan untuk memotong birokrasi. Tapi verifikasi faktual perlu dilakukan, seperti penyerahan berkas fisik ke dinas terkait. Walaupun lelang cepat, itu perlu dilakukan dan sudah ada contoh dari Pemda Demak,” tandasnya. (yan/ida)

Baca juga:  Daftar Pemilih Batang Naik 10 Ribu Tiap Tahun

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya