alexametrics

Tujuh Proyek Rehab Sekolah di Batang Terancam Mangkrak

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Batang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang memastikan, belum ada kerugian negara terkait molornya tujuh proyek rehabilitasi sekolah. Hingga saat ini belum ada pembayaran. Sementara kontraktor masih diberikan waktu 19 hari ke depan untuk menyelesaikan pengerjaan.

“Jadi hingga kini, belum ada potensi kerugian negara,” tegas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Batang, Achmad Taufiq di kantornya, Selasa (18/1).

Kepala Bidang Sekolah Dasar (SD), Disdikbud Batang Yuliyanto menjelaskan, pencairan anggaran proyek baru bisa dilakukan jika sudah mencapai 60 persen. Sementara, mayoritas pekerjaan baru menyentuh 30 hingga 35 persen. Pihaknya menegaskan bahwa Disdikbud Batang terus mengawal proyek 2021 tersebut. Laporan dari kontraktor selalu dimintai secara rutin.

Baca juga:  Sepuluh Tower Rusun KIT Siap Dibangun

“Kami selalu koordinasi, dan keinginan kami adalah tetap selesai. Kami menginginkan supaya gedung sekolah bisa teratapi terlebih dahulu. Supaya bangunannya tidak rusak terkena panas dan hujan,” harapnya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab Batang, Tatang Suntoni menjelaskan, tujuh proyek itu menggunakan sistem lelang cepat. Sebab, ada batas waktu pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Keuangan.

Dalam lelang cepat hanya dibutuhkan kelengkapan administrasi, tidak sampai mengetahui finansial penyedia jasa. Selain itu, penawaran terendah secara otomatis akan ditetapkan sebagai pemenang.

Lelang cepat hanya membutuhkan waktu lima hari untuk menentukan pemenang. Sementara lelang biasa butuh waktu hingga 28 hari. “Hal yang jadi pertimbangan utama adalah nilai terendah. Dan itu semua tersistem,” terangnya.

Baca juga:  Waduh! Banyak Pedagang Pasar Pagi Kaliwungu Punya Lebih dari Satu Lapak

Terkait ada satu CV yang bisa memenangkan lima proyek SD yang terlambat,Tatang mengakui ada kelemahan sistem lelang. Hingga saat ini tidak ada menu informasi Sisa Kemampuan Paket (SKP) kontraktor. Padahal, ada aturan yang menyebut bahwa jumlah maksimal proyek. Satu kontraktor hanya bisa menangani maksimal lima proyek.

“Kalau blacklist sudah ada informasinya, tapi untuk jumlah proyek yang sudah digarap kontraktor belum ada informasi,” tandasnya. (yan/zal)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya