alexametrics

Muncul Dugaan Tagihan Fiktif Rp320 Juta di Proyek PLTU Batang, Begini Kronologinya

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Batang – Polemik tagihan fiktif muncul di PLTU Batang. Nilainya mencapai Rp 320 juta. Tagihan tersebut berkaitan dengan jasa pelayanan pemanduan dan tunda kapal di pelabuhan PLTU Batang.

Hal itu diungkapkan Direktur PT Sparta Putra Adhyaksa, Didik Pramono.”Padahal kami tidak menerima pelayanan itu tapi tagihan terus datang hingga 30 invoice,” akunya.

Perusahaan milik Didik bergerak di bidang keagenan kapal Niaga. Pihaknya menyediakan jasa kapal untuk pengiriman material proyek PLTU ke PT TB selaku salah satu kontraktor dalam PLTU Batang.

Pihaknya menuduh, selama Juni 2021 hingga Oktober 2021, PT A tidak melaksanakan jasanya. Proses sandar kapalnya langsung dilakukan oleh PT TB. Alasannya, kliennya tidak sabar menunggu jasa dari PT A hingga membuat kapalnya terapung dua hari.

“Tagihan itu muncul setelah staf saya yang bernama Saiful menerima telepon dari administrasi keuangan PT A. Ia meminta tanda tangan dan cap perusahaan untuk dikirimkan, tidak ada koordinasi dengan saya,” katanya.

Baca juga:  Merdeka Belajar di Kelas IPS

Menurutnya, tagihan itu mencantumkan dokumen dengan tanda tangan serta cap palsu perusahaannya. Ternyata, permintaan itu menjadi dasar penagihan. Padahal dasar dokumen penagihan adalah tanda tangan basah darinya.

“Saya kroscek ke PT A bagaimana bisa ada tagihan sementara di sana tidak melakukan layanan karena tidak punya kapal. Seharusnya penyedia jasa layanan parkir kapal harus punya kapal sendiri,” ucapnya.

Warga asli kota Pekalongan itu membayar 13 tagihan awal senilai Rp 40 juta. Namun, ia menganggap 17 tagihan berikutnya muncul dengan harga tidak wajar. “Yang datang ke saya tagihannya antar Rp 17 hingga Rp 19 juta per tagihan. Akhirnya saya lapor ke Polres Pekalongan Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan,” ucapnya.

Terpisah, Kasatreskrim Polres Pekalongan Kota AKP Ahmad Sugeng membenarkan laporan tersebut. Namun pihaknya belum bisa mengungkapkan progres kasus itu.”Benar, tapi saat ini masih dalam penyelidikan,” katanya singkat.

Dikonfirmasi secara terpisah, PT Aquilla Transindo Utama membantah adanya tagihan bodong atau fiktif. Humas PT Aquilla Transindo Utama, Agus Nurohman menjelaskan bahwa perusahaannya mengurusi jasa pemanduan kapal dan penundaan kapal. Kewenangannya diberikan oleh pemerintah.

Baca juga:  Ekspresi Diri, Siswa SLBN Batang Bikin Batik Sakarepe

“Korbannya itu kami, bukan mereka. Kami ini kepanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini Kementrian Perhubungan yang ditunjuk mengelola pelabuhan  untuk perairan wajib pandu di sana,” ucapnya.

Menurutnya, setiap kapal yang masuk pelabuhan punya kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembayaran itu dihitung dari pembayaran jasa pandu kapal.

“Menjadi salah ketika mereka (kapal) masuk area pelabuhan tapi parkir sendiri. Itu namanya nyelonong. Dan hal itulah yang mereka lakukan,” ujarnya.

Agus merinci aturan kapal masuk pelabuhan yaitu 1×24 jam harus lapor ke Syahbandar setempat. Lalu, wajib meminta jasa pandu kapal. Prosedur itulah yang jadi dasar terbitnya surat izin berlayar (SIB) untuk keluar pelabuhan.

Agus menyebut jika tidak menggunakan jasa pandu serta membayar PNBP, maka ada sanksi yang menanti. Contohnya, pencabutan lisensi kru kapal hingga pencopotan izin operasional kapal. Tapi, kapal dari PT Sparta tidak melakukan itu. Alih-alih, justru memarkirkan kapalnya sendiri. Bahkan, pernah parkir kapal tengah malam dan keluar sendiri.

Baca juga:  Modal Rp 500 ribu, Budidaya Cacing Bisa Raup Untung Rp 2 Juta

“Mereka hanya lapor ke Syahbandar. Ketika ada laporan ke Syahbandar, otomatis ke kami dan harus ada perhitungan PNBP. Itu kewajiban mereka,” jelasnya.

Di sisi lain, Agus juga membantah besaran nilai tagihan. Total tagihannya adalah Rp 121 juta, bukan Rp 320 jutaan. Ia juga membenarkan pihaknya menerima pembayaran pada 13 invoice. Harga tagihan awal di kisaran Rp 40 juta itu berdasarkan harga kesepakatan awal atau Rp 3,5 juta.

Terkait kenaikan harga jasa pandu, ia mengatakan sudah melakukan pemberitahuan sebelumnya. Bahwa ada harga jasa pandu baru dari kementrian mulai 1 Agustus 2021.

“Setelah itu, mereka tidak mau bayar lagi. Sudah ada rumusnya terkait hal itu. Dan kami memberikan diskon hingga 50 persen pada seluruh agen kapal,” jelasnya. (yan/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya