alexametrics

Ratusan Perangkat Desa Geruduk Dewan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Batang – Ratusan perangkat desa dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) melakukan unjuk rasa di DPRD Kabupaten Batang, kemarin. Mereka menuntut agar Peraturan Bupati Batang nomor 09 tahun 2016 tentang syarat minimal pendidikan terakhir SMA atau sederajat tidak diberlakukan serentak.

Sebab dalam Permendagri 67/2017 memberikan kesempatan sesuai dengan SK pengangkatan. “Di pasal 12 sudah jelas, jadi tidak ada penafsiran lain. Orang buta hukum aja tahu diberi kesempatan hingga masa jabatannya habis sesuai dengan SK pengangkatan,” tegas ketua PPDI kabupaten Batang Karnoto usai Audensi dengan Ketua DPRD Batang.

Ia menambahkan, Perbup seharusnya menghargai peraturan yang lebih tinggi yaitu Permendagri. Perbup diberlakukan untuk perekrutan perangkat desa yang baru. Tidak memberhentikan perangkat desa yang telah ada. “Saya harap mereka diberikan kesempatan sampai masa jabatan. Wong tidak lama cuman tinggal 3 dan 4 tahun,” tambahnya.

Baca juga:  Komisi A Soroti Silpa Dana Desa Blado yang Berlebih

Ia menyadari dalam Perbup, perangkat yang belum berijazah SMA diberikan kesempatan. Mereka bisa melanjutkan pendidikan selama 6 tahun yang akan berakhir di tahun 2022. Ada 146 orang perangkat yang tidak melanjutkan pendidikan. “Kita ini masih fokus bekerja melayani masyarakat karena ada pandemi. Jadi kita tidak terpikirkan untuk belajar melanjutkan kejar paket C,” tambahnya.

Ketua DPRD Kabupaten Batang, Maulana Yusup mengatakan permasalahan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu akan dibahas secara detail. Pihaknya merekomendasikan Perbup itu untuk dikaji lebih mendalam.

Supaya bisa mengakomodir keinginan PPDI. “Nanti 13 Desember akan dibahas secara mendalam dan detail oleh semua stakeholder. Silahkan semua kepentingan haru ada win win solution,” kata Maulan Yusup. (yan/fth)

Baca juga:  Santri Harus Terapkan 4M

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya