Pemkab Batang Terapkan Sanksi Sosial dan Fisik

334
Satpol PP Kabupaten Batang saat melakukan giat pengawasan penerapan protokol kesehatan pada masyarakat. (Istimewa)

RADARSEMARANG.ID, Batang – Pemkab Batang awal bulan ini menerapkan sanksi sosial bagi warga yang acuh protokol kesehatan. Tidak hanya sanksi sosial, warga yang tidak patuh juga bakal diberi hukuman fisik.

Kabid Trantibum Satpol PP Batang Dwi Pranggono mengatakan pertengahan minggu ini peraturan tersebut akan rampung. “Saya dengan bagian hukum, dan Dinas Kesehatan sudah rapat dan diberi waktu satu minggu. Merencanakan sanksi hukum bagi yang tidak pakai masker,” ujarnya pada Jawa Pos Radar Semarang.

Ia menjelaskan, saat ini belum jelas penegak aturan tersebut siapa saja. Harapannya, Satpol PP bisa bersama penegak hukum lain untuk menjalankan aturan tersebut. Seperti TNI-Polri.

Aturan tersebut dirancang sesuai instruksi instruksi Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Batang yang tidak menghendaki sanksi denda berupa uang. Masyarakat yang kesusahan karena Covid, malah akan lebih susah jika diterapkan denda uang.

Hukuman yang disiapkan berupa sanksi sosial atau fisik. Sanksi sosialnya berupa bersih-bersih, menyapu fasilitas umum, juga membersihkan selokan. Sementara untuk sanksi fisik bisa berupa push up, ataupun lari keliling lapangan

“Sanksinya memang kita adopsi dari beberapa daerah lain, seperti Bogor dan Tegal. Hanya sanksi sosial. Kalau pedagang ya diperingatkan sampai tiga kali, kalau susah kami minta tutup usahanya sementara,” imbuhnya.

Bupati Batang Wihaji pun menolak jika memberlakukan sanksi berupa denda pada pelanggar protokol kesehatan. Sanksi sosial lebih dipilih untuk menyadarkan masyarakat, betapa pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Tentu sanksi sosial yang bakal berlaku dimintanya agar menjaga sisi humanitas. Masyarakat Batang wajib menggunakan masker atau face shield, cuci tangan dan menghindari kerumunan.

“Di tengah pandemi korona yang serba sulit ini, sanksi denda tidak terlalu pas. Kami sedang membuat peraturan bupati untuk mengatur sanksi sosial. Aturan itu termasuk dalam program zero Covid-19,” ujar Wihaji. (yan/lis/bas)