Merasa Tak Berhak, 25 Warga Batang Tolak BST

229
Bupati Batang Wihaji didampingi Kapolres Batang AKBP Abdul Waras  menempelkan stiker penerima manfaat BST di rumah warga. (Riyan Fadli/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.ID, Batang – Ini menjadi contoh yang baik. Sebanyak 25 kepala keluarga (KK) di Batang menolak Bantuan Sosial Tunai (BST). Penolakan tersebut lantaran mereka merasa tidak berhak menerima bantuan bagi terdampak pandemi Covid-19 tersebut. Padahal biasanya warga berlomba-lomba untuk bisa mendampatkan setiap bantuan dari pemerintah dengan segala cara, termasuk dengan “memiskinkan” diri.

Bupati Batang Wihaji mengakui banyak penerima BST yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, penerima bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan ini berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos) yang dinilai kurang up date.

Menurut data Kemensos, penerima BST di Kabupaten Batang sebanyak 21.328 KK. Namun dari hasil evaluasi terdapat data ganda sebanyak 1.868 KK, tidak atau belum diambil 375 KK, dan pindah luar kota 106 KK.

“Saya akui banyak BST yang tidak tepat sasaran. Kalau yang sumbernya dari APBD Pemkab Batang pasti kami evaluasi. Jadi catatan kami, data yang tidak tepat sasaran segera laporkan ke pemkab. Termasuk data penerima dobel,” kata Wihaji kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (5/6/2020).

Pun dengan data BST yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, menurut Wihaji, perlu diperbaharui dan perbaikan. Melalui evaluasi penerima BST, pihaknya memastikan data akan dimatangkan agar tidak ada yang ganda maupun tidak tepat sasaran. “Kemarin yang dobel penerima manfaat, sudah kita pastikan untuk dikembalikan,” ucapnya.

Dikatakan, BST yang bersumber dari APBD tidak dibagikan sebelum data ganda penerima dan tidak tepat sasaran selesai. Ia menegaskan, bantuan akan dihentikan sementara. Sementara bagi warga lain yang belum terdata bisa masuk dalam data baru.

“Sebelum urusan ini selesai saya tidak mau menyalurkan, dan saya perintahkan kepala desa wajib menempelkan stiker data BST di rumah penerima manfaat,” tuturnya.

Penempelan stiker dilakukan sebagai bentuk transparansi. “Istilahnya tidak ada dusta di antara kita,” katanya.

Selanjutnya ada tambahan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 16.515 KK, dan tambahan sekitar  9.000 data penerima baru dari provinsi.

“Yang miskin dipastikan dapat BST. Kalau ada warga miskin belum dapat, kita masih punya cadangan 2.386 penerima manfaat yang tidak diambil, yang bisa kita ganti penerimanya,” ujarnya. (yan/aro/bas)





Tinggalkan Balasan