alexametrics

Perjuangan Guru Honorer Terganjal Regulasi

Artikel Lain

 RADARSEMARANG.ID, BATANG РBupati Batang Wihaji merasa terhalangi regulasi dalam memperjuangkan guru honorer untuk mendapatkan kesejahteraanya, sehingga belum bisa menjawab tuntutan mereka agar bisa ikut BPJS dan mendapatkan SK Bupati.

Untuk itu, dia meminta Menteri Pendidikan baru, Nadiem Anwar Makarim memberikan kebijakan yang bisa mensejahterakan guru honorer.”Kewenangan kita dibatasi oleh aturan – aturan pemerintah pusat, baik melalui Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kementerian, sehingga ketika kita ingin memperjuangkan kesejahteraan guru honorer harus konsultasi dengan pemerintah pusat,” kata Wihaj.

Ia juga mengatakan kesulitan Pemkab memperjuangkan guru honorer mendapatkan BPJS kesehatan, karena Bantuan Operasional Daerah (Bosda) belum mencukupi karena kemampuan keuangan daerah dan syaratnya honornya harus sudah UMK.

Baca juga:  Selalu Diberi Janji Manis, Guru Honorer Hanya Digaji Rp 150 Ribu

“Perjuangan guru wiyata bhakti mendapatkan SK Bupati agar dapat mendapatkan sertivikasi, karena sayarat sertivikasi harus lulus profesi Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan kita tidak boleh mengeluarka SK Bupati,” katanya

Wihaji juga menjelaskan bahwa Pemkab Batang telah memberikan honor untuk guru wiyata bhakti sesuai dengan masa kerjanya. Kalau masa kerja di bawah 5 tahun mendapatkan honor Rp 500 ribu/ bulan, 5- 10 tahun mendaptkan Rp 1.100.000. Dan diatas 10 tahun mendapatkan Rp 1500.000.”Bosda kita nilainya sudah mencapai Rp 34 miliar, yang didalamnya sudah dialokasikan Bosda personalia,” jelas Wihaji

Sementara Ketua Paguyuban Tenaga Honorer Pendidik dan Kependidikan (Pagardika) Kabupaten Batang Subono mengatakan, menyambut baik Bupati yang mengusahakan SK Bupati karena merupakan prioritas kita adanya pengakuan Kepala Daerah.”Prioritas permintaan Pagardika memang SK, minimal SK kepala dinas, saya harap bisa langsung SK Bupati,” pintanya

Baca juga:  Uang Insentif Isolasi Mandiri Dihapus

Selain SK, mereka juga meminta bisa di daftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan yang di biayai oleh APBD, tapi karena alokasi yang belum mencukupi di tahun kemarin kita bisa memaklumi.

“Saya harap untuk tahun depan kita bisa mendapatkan BPJs Kesehatan yang dibayarkab oleh Pemkab, dan meminta mendapatkan honor sesuai dengan upah minimal Kabupaten ( UMK),” pintanya

Dijelaskan pula untuk jumlah tenaga guru wiyata bhakti di Kabupaten Batang jumlah keseluruhan mencapai 1700 orang, sebagai tenaga pendidik dan kependidikan di tingkat TK, SD dan SMP. (han/bas)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya