RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng memastikan tidak adanya seleksi atau penerimaan pegawai honorer pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tentang penghapusan tenaga honorer.
“Kebijakan ini berlaku mulai 28 November 2023. Tahun ini hanya membuka ASN dan PPPK saja, honorer belum,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Wisnu Zaroh saat ditemui di kantornya.
Jika dalam proses pelaksanaannya terdapat kekurangan tanpa pegawai honorer, akan dievaluasi lagi. Kemungkinan akan dilakukan perekrutan pegawai dengan keterampilan sesuai bidang yang diperlukan oleh instansi pemerintah.
Ke depannya penerimaan Calon ASN (CASN) cenderung fungsional. Misalnya untuk staf administrasi. Harapannya pemerintah pusat bisa membuka formasi CASN untuk jabatan fungsional jika kebijakan ini diterapkan.
“Ke depan pemerikaan CASN cenderung ke fungsional. Kami kekurangan pegawai administrasi. Ini kan MenPAN-RB belum membuka jabatan PPPK yang khusus administrasi. Padahal kami membutuhkan staf administrasi,” akunya.
Wisnu menyinggung terkait nasib tenaga honorer di Jateng yang saat ini masih bekerja. Jumlahnya 21.756. BKD Jateng sejauh ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Pihaknya berasumsi, nantinya pegawai honorer akan diangkat menjadi PPPK secara bertahap.
“Honorer itu kan nunggu kebijakan pemerintah, kemungkinan akan diangkat. Kalau sudah didata ngapain gak diangkat? Pada intinya yang masuk data itu kan tugas-tugas pemerintahan pokok. Job yang tambahan seperti cleaning service, keamanan, driver, itu kan bukan pokok,” tandasnya. (kap/ida)
