alexametrics

Buruh Jateng Tetap Tolak Revisi UU PPP

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Puluhan buruh Jateng tetap tegas menolak revisi UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) yang baru disahkan belum lama ini. Pasalnya revisi tersebut dianggap hanya melegalkan metode Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Padahal semestinya DPR RI memperbaiki substansi UU Cipta Kerja yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada keputusan sebelumnya. Para buruh merasa dikhianati dengan adanya pengesahan UU PPP oleh DPR RI yang dianggap merugikan.

Sekretaris Perda KSPI Jateng Aulia Hakim menilai langkah pemerintah dan DPR RI sangat licik dan arogan. Mereka tetap mengesahkan UU PPP meski UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh putusan MK.

Baca juga:  Hendi Minta Tak Ada Penumpukan Pengunjung Saat Museum Kota Lama Buka

“Ini tidak patut untuk dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan wakil rakyat. Ibarat kata yang sakit kepalanya, tapi yang diobati adalah panu,” ujar Aulia kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Mengingat pembuatan Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak menggunakan asas keterbukaan dan tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat secara maksimal. Tak sepantasnya pemerintah merevisi UU PPP dengan alasan merespon kebutuhan masyarakat secara nasional.

Di samping itu, pihaknya menyaksikan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sudah 18 tahun terkatung-katung tak kunjung disahkan. Padahal Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Revisi UU PPP dapat disahkan dalam waktu singkat.

Lebih lanjut, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh serta jaringan elemen buruh Jateng dalam aksi unjuk rasa serempak di seluruh daerah di Indonesia ini juga menuntut pengesahan RUU PPRT dan pencabutan SK Gubernur Jateng tentan UMK di 35 kabupaten atau kota di Jateng yang dibuat berdasar UU Cipta Kerja.

Baca juga:  Rayakan HUT PDI Perjuangan, Gelar Beragam Lomba

“Kami menolak masa kampanye 75 hari untuk dapat kembali ke aturan UU sembilan bulan, menolak liberalisasi pertanian melalui WTO, dan Perda Ketenagakerjaan Jateng yang berlandaskan UU Cipta Kerja,” pungkasnya. (taf/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya