alexametrics

Ratusan Buruh Keluhkan PHK Dalih Efisiensi hingga Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jateng menggelar aksi di depan kantor Gubernuran Jateng, Sabtu (21/5). Mereka mengutarakan sejumlah keluhan, di antaranya masih banyak buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan dalih efisiensi.

Selain itu, para buruh menilai pemerintah gagal karena telah menerbitkan UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang digadang-gadang dapat mengundang investasi sebesar-besarnya, dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

“Omnibus Law Ciptaker malah melanggengkan skema fleksibelitas kerja dan pelemahan perlindungan terhadap pekerja, sehingga menjadi tameng bagi pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak,” katanya koordinator lapangan Karmanto.

Alih-alih membuka lapangan kerja, menurutnya, UU Cipta Kerja justru menjadi pintu masuk bagi investor dan korporasi untuk merampas tanah rakyat kemudahan pengadaan tanah. Pada tahun 2021, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi letusan konflik agraria secara signifikan di sektor pembangunan infrastruktur dan pertambangan. Dua sektor menjadi bagian dari prioritas pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19.

Baca juga:  Bela Hak Buruh, Partai Demokrat Jateng Desak Cabut Permenakertrans 2/2022

“Situasi di atas semakin menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak lebih dari sekadar reformulasi kebijakan untuk memuluskan upaya-upaya pencaplokan tanah oleh badan-badan usaha skala besar tersebut,” imbuhnya.

Selain itu, pihaknya juga mengeluhkan kenaikan harga bahan pokok. Hal ini seolah pukulan yang dialami pekerja saat pandemi belum cukup. Pemerintah justru menaikkan harga BBM non-subsidi Pertamax mulai April 2022 dengan dalih situasi global.

Kebijakan pemerintah menaikkan bahan bakar non-subsidi berefek domino terhadap harga-harga bahan pokok di pasaran. Usai menaikkan BBM non-subsidi, pemerintah juga berupaya untuk menanggulangi inflasi dengan rencana menaikkan harga Pertalite-Solar, elpiji 3 kg, listrik, serta PPN sebesar 1296.

“Kebijakan pengetatan subsidi kebutuhan pokok tersebut dilakukan di saat mayoritas rakyat mengalami penurunan pendapatan akibat kelesuan ekonomi berkepanjangan dampak pandemi Covid-19,” tambahnya. (ifa/zal)

Baca juga:  Travel Gelap Pasang Stiker Sinergitas TNI Polri dan Dishub Agar Lolos Penyekatan

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya