alexametrics

Posko THR Jateng Terima 127 Aduan

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Sampai hari ini terdapat 127 pengaduan yang telah masuk ke Posko THR Disnakertrans Jateng. Dengan kategori sebanyak 56 pengaduan telah diselesaikan, 50 pengaduan masih proses pemeriksaan, dan 21 pengaduan telah diterbitkan nota pemeriksaan.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah Elyna Nazia menyampaikan sampai saat ini belum ada pengaduan masyarakat terkait penerimaan THR yang dilaporkan kepada Ombudsman.

Elyna mengimbau kepada masyarakat agar menyampaikan ke Posko THR yang dibentuk oleh Disnakertrans Jateng terlebih dahulu. Namun, apabila tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya, maka agar melaporkan kepada Ombudsman melalu Call Center 137, website atau Whatsapp di nomor 0811 998 3737.

Baca juga:  Eks Kasi Penuntutan Kejati Jateng Dituntut 2,5 Tahun

Perwakilan Ombudsman RI Jateng menekankan kepada semua pihak untuk mengoptimalkan upaya sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pemenuhan hak-hak tenaga kerja berupa terkait Tunjangan Hari Raya.

Sedangkan Kepada Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Mumpuniati bersama 30 timnya masih menerima laporan dan terus menindaklanjuti pengaduan hingga saat ini. Pihaknya akan terus standby di Posko THR Jateng meski cuti bersama lebaran tiba.

Unik sapaan akrabnya mengaku paling banyak mendapat aduan soal pembayaran THR dengan cicilan. Sedangkan sektor garmen mendominasi dari semua aduan. Hal ini biasanya dialami perusahaan yang pendapatannya terdampak pandemi Covid-19.

Di samping itu, Unik juga mendapat aduan dari pekerja outsorcing dengan asal perusahaan luar wilayah Jateng. Lantaran berada di luar kewenangannya, ia mengarahkan pelapor untuk mengadu ke platform milik Kemnaker pusat. “Kurang lebih 140 aduan THR tahun lalu sudah kami tangani, dan semuanya sudah terbayar sekarang,” tuturnya.

Baca juga:  Datangi Kantor Gubernur, Warga Wadas Tolak Tambang Quarry

Dikatakan pada 2021 lalu sebanyak 90 nota riksa 1 dikeluarkan olehnya untuk perusahaan yang nakal tak menaati regulasi. Di Jateng terdapat sekitar 9.000 perusahaan menengah ke atas yang diwajibkan membayar THR.

Lebih lanjut, pihaknya menggandeng mediator dan disnaker di kabupaten atau kota untuk menindaklanjuti seluruh aduan tersebut. Bila nota riksa 1 yang diberikan ke perusahaan tak direspon selama seminggu, ia akan menerbitkan nota riksa 2 dengan masa tunggu respon tujuh hari. “Kalau perusahaan tidak respon juga sanksi administratif lebih berat bisa kami berikan hingga tahap pembekuan usaha,” pungkas Unik. (ifa/taf/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya