alexametrics

Buruh Bubarkan Konsolidasi PP Nomor 35

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang Puluhan buruh menggelar aksi protes menentang konsolidasi regulasi ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 di depan Hotel Pandanaran Kamis (24/3). Konsolidasi dalam hotel ini diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Semarang bersama akademisi dan praktisi.

Sekitar 50 buruh itu tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Serikat Pekerja Indonesia (SPI). Perwakilan dari sembilan federasi di dalamnya datang dari berbagai daerah, seperti Semarang, Demak, Jepara, Kendal, dan Ungaran.

“Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) jelas sudah membatalkan PP itu, kenapa masih disosialisasikan?” tegasnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Sejak pukul sembilan pagi kemarin massa aksi sudah berbaris mengibarkan pamflet yang menolak konsolidasi. Mereka menuntut para pejabat dalam hotel untuk menghentikan kegiatan yang dianggap membangkang dari putusan MK.

Baca juga:  Proyek Jalan Sriwijaya Ditarget Selesai Oktober

Kemudian sekitar pukul sebelas kegiatan berhasil dibubarkan. Perwakilan Komisi D DPRD Kota Semarang Rahmulyo Adiwibowo menemui para buruh. Setelah berunding, DPRD mengaku terdapat kesalahpahaman dan setuju untuk mendukung para buruh. “Omnibuslaw selalu berdalih demi investasi. Kami itu tidak anti investasi, tapi meminta untuk investasi berkeadilan,” tegas Aulia.

Menurutnya, masih banyak tugas Disnaker Kota Semarang yang lebih penting dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan buruh. Oleh karena itu, pihaknya menuntut Disnaker Kota Semarang dan Pemerintahan Kota Semarang supaya menerapkan aturan bagi investor baru atau pemilik perusahaan harus menandatangani pakta kesejahteraan.

Di antaranya dengan tidak membayar upah buruh di bawah UMK, menganggap seluruh buruh adalah pekerja tetap, UMK hanya untuk buruh lajang di bawah satu tahun, pemerintah menanggung segala biaya dampak PHK akibat pengusaha lari atau pulang ke negaranya, CSR dipergunakan untuk kemudahan dan kemurahan bagi pekerja.

Baca juga:  Kerahkan 8.600 Petugas, Data 11,4 Juta Keluarga

“Tidak ada pembangunan kecuali untuk memajukan kesejahteraan rakyat, tidak ada politik kecuali untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena tidak ada orang miskin kecuali yang dimiskinkan,” pungkasnya. Lantaran aksi unjuk rasa berhasil membubarkan agenda konsolidasi, pihaknya mengurungkan niat untuk menggelar demo dengan massa yang lebih besar. (taf/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya