alexametrics

Polemik BPJS, Gerindra Jateng: untuk Makan Saja Terbatas, Mau Ngurus SIM Harus Bayar BPJS

Artikel Lain

RADARSEMARANG, ID, Semarang Pemerintah kembali membuat polemik dengan mengeluarkan keputusan BPJS sebagai syarat mengurus urusan publik. Seperti pembuatan SIM, STNK, jual beli tanah hingga umrah.

Fraksi Gerindra DPRD Jateng menilai kebijakan tersebut akan membebani dan menyengsarakan masyarakat. Penerapan BPJS untuk syarat mengurus urusan publik jelas tak tepat. “Karena kondisi pandemi sudah membuat ekonomi masyarakat terasa berat,” tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jateng Rohmat Marzuki.

Pemerintah mengeluarkan aturan melalui Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Di dalamnya berisi instruksi kepada sekitar 30 kementerian dan lembaga negara untuk mengoptimalisasikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai tupoksi masing-masing.

Baca juga:  Skrining Covid-19 Pakai Aplikasi Mobile JKN

Sehingga warga negara yang akan mengurus urusan publik harus terdaftar sebagai peserta JKN aktif. “Masalahnya tidak semua warga mampu, jika dipaksa mendaftar tentu memberatkan. Untuk makan saja terbatas, mau ngurus SIM harus bayar BPJS,” tambahnya.

Sebenarnya, mensyaratkan BPJS pengurusan urusan publik sah-sah saja. Karena demi peningkatan pelayanan kesehatan. Tetapi pemerintah juga harus transparan dengan keuangan BPJS.

Berapa premi yang masuk, berapa yang di cover, berapa yang dikeluarkan dari premi itu. Di Jateng misalnya baru 30 juta penduduk terdaftar. Masih ada sekitar 6 jutaan penduduk belum masuk di JKN.

“Kecuali ada skema bantuan dari pemerintah pusat atau daerah. Jadi bisa sebagai solusi untuk meringankan masyarakat ekonomi menengah ke bawah untuk menjadi peserta aktif JKN tersebut,” tambahnya. (fth/bas)

Baca juga:  Cek Kesehatan Rutin ke Dokter Keluarga

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya