alexametrics

Segera Bentuk BRIDA di Provinsi Jateng, Dewan Lakukan Dulu Perubahan Perda 9/2016

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, SEMARANG–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Seiring lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 33 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang bertujuan menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi yang terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Bambang Eko Purnomo dalam rapat paripurna DPRD Jateng yang digelar secara virtual, Jumat (10/9). Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri bersama Heri Pudyatmoko ini mengagendakan tiga hal, yakni, pertama, laporan Bapemperda. Kedua, persetujuan perubahan propemperda Provinsi Jateng. Ketiga, penyampaian Raperda tentang perubahan Perda 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Jateng.

Dalam memberikan laporan Bapemperda, Bambang Eko Purnomo yang akrab disapa BEP menambahkan, Perpres juga mengatur tentang pembentukan tugas dan fungsi BRIDA di pasal 66 dan pasal 67. Yakni, pemerintah daerah diwajibkan membentuk BRIDA sebagaimana yang tertuang dalam pasal 72 dalam bentuk perangkat daerah atau diintegrasikan atau dapat ditegaskan dalam perangkat daerah paling lama dua tahun sejak peraturan presiden diundangkan.

RAPAT PARIPURNA : Wakil Ketua DPRD Jateng Quatly Abdulkadir Alkatiri dan Heri Pudyatmoko memimpin rapat paipuran DPRD Jateng yang dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Taj Yasin dalam rapat paripurna secara virtual, Jumat (10/9). (HUMAS DPRD JATENG)

Selain itu, kata BEP, gubernur telah berpendapat bahwa pembentukan BRIDA akan disusun dalam OPD tersendiri, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jateng nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah. “Atas dasar tersebut, gubernur menyampaikan surat kepada ketua DPRD pada 31 Agustus 2021 perihal penyampaian usulan perubahan program pembentukan Perda yang  kemudian sudah dilakukan pengkajian oleh Bapemperda DPRD Jateng bersama biro organisasi dan biro hukum pada 7 September 2021,” katanya.

Baca juga:  Cerita Warga yang Panik saat Kebakaran di RSUP Kariadi

Karena itulah, mengajukan perubahan kedua terhadap keputusan dewan perwakilan daerah provinsi Jateng nomor 27 tahun 2020 tentang program pembentukan Perda provinsi Jateng tahun 2021 dilakukan untuk beberapa substansi. Yakni, menambahkan rancangan Perda tentang perubahan peraturan daerah Provinsi Jateng nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah.

Sedangkan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen yang hadir mewakili Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan tanggapan atas raperda tentang perubahan perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jateng.

“Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021 tentang BRIN serta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan pemerintah daerah maka Perda Provinsi Jateng nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah perlu diubah,” katanya.

Menurutnya, BRIN yang diatur dalam peraturan presiden tersebut, merupakan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang berintegritas. Agar kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh BRIN dapat dilaksanakan di daerah, maka di daerah juga perlu terdapat lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi. Untuk melaksanakan fungsi yang dimaksud, maka pemda perlu membentuk badan riset dan inovasi daerah (BRIDA).

Baca juga:  Jadi Siswa SMKN Jateng, Ariel Bertekad Ubah Nasib Keluarga

“Pembentukan Brida sebagai perangkat daerah selain melaksanakan amanat regulasi adalah dalam rangka memperkuat dan mengoptimalkan fungsi penelitian, pengembangan dan inovasi daerah. Sehingga ke depan akan mempercepat capaian target pembangunan menuju jawa tengah sebagai provinsi yang mandiri dan berdaya saing,” katanya.

Dalam rapat paripurna tersebut juga disetujui keputusan DPRD Provinsi Jateng tentang perubahan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) Provinsi Jateng tahun 2021. Sehingga ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Jateng nomor 31 tahun 2021.

Daftar perubahan Propemperda prioritas tahun 2021 adalah, 1) penyelenggara bantuan hukum. 2) Peningkatan dan pengembangan balai ternak, balai perbenihan ikan, kebun benih tanaman pangan dan holtikultura di Provinsi Jateng. 3) Perubahan bentuk hukum PT Bank Pembangunan Daerah Jateng menjadi perusahaan perseroan daerah. 4) Pengelolaan limbah domestik regional di Provinsi Jateng. 5) Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Provinsi Jateng. 6) Pemberdadayaan organisasi masyarakat. 7) Perubahan atas Perda Provinsi Jateng nomor 5 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jateng tahun 2018/2023. 8) Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Jateng nomor 3 tahun 2018 tentang pengelolaan air tanah. 9) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 10) Perubahan bentuk hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah. 11) Perubahan bentuk hukum PT Penjamin Kredit Daerah Jawa Tengah. 12) Perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Jateng. 13) Pembentukan dana cadangan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Jateng tahun 2024. 14) Penguatan pelaku ekonomi kreatif di Jateng. 15) Perubahan status PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jateng menjadi perusahaan perseroan daerah (Perseroda). 16) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Jateng. 17) Pengembangan dan pembangunan kepemudaan. 18) Perubahan kedua atas perda Provinsi Jateng nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah. 19) Pemenuhan hak penyandang disabilitas. 20) Penyelenggaraan perlindungan anak. 21) Perubahan atas perda nomor 4 tahun 2017 tentang pembentukan perusahaan perseroan daerah BPR BKK Jateng. 22)  Perubahan status PT Citra Mandiri Jateng. 23) Perubahan status PT Air Bersih Tirta Utama. Dan 24) perlindungan nelayan pemberdayaan petambak garam dan pengolah. Kemudian raperda komulatif terbuka meliputi, 1) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, 2) perubahan APBD tahun anggaran 2021, dan 3) APBD tahun anggaran 2022.

Baca juga:  Karyawan Terpaksa ‘Ngarit’ untuk Kebutuhan Pakan Satwa

“Rancangan keputusan dprd provinsi jateng tentang perubahan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Jateng tahun 2021 dapat disetujui?” tanya Quatly. Anggota dewan menjawab serentak “Disetujui.” (adv/ida)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya