alexametrics

Harga Lebih Mahal, E-Warung Perlu Evaluasi

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Program E-warung yang digagas Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini perlu dilakukan evaluasi menyeluruh. Sebab, sembako yang seharusnya bisa didapatkan dengan harga miring justru sebaliknya. Yang ada, bansos yang seharusnya untuk masyarakat kurang mampu, malah memberatkan penerima bantuan. Di Jateng, masyarakat masih belum bisa mendapatkan manfaat dari program e-warung.

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan, harga sembako di aplikasi itu jauh dari kata murah. Jelas ini memberatkan para penerima bansos. Padahal E warung harusnya bisa mempermudah dan lebih memihak pada penerima bansos. “Menteri Sosial harus mengevaluasi program e-warung. Karena justru memberatkan para penerima bansos,” katanya.

Ia menambahkan, adanya program tersebut diharapkan bisa meringankan beban para penerima bansos. Tapi kenyataannya, justru para penerima bansos mengeluhkan dengan harga-harga sembako yang ada di e-warung. Harga sembako di E-Warung jauh lebih mahal ketimbang harga di warung eceran. “Ini justru memunculkan masalah baru, penerima bansos banyak yang mengeluh,” ujarnya.

Baca juga:  Alokasi Vaksin Jateng 1,2 Juta Dosis Per Minggu

Ketua DPD Partai Gerindra Jateng ini tidak menampik jika mahalnya harga sembako di aplikasi tersebut karena tidak adanya sistem kontrol yang memadai dari Kemensos. Selain itu, tidak adanya kontrol yang jelas program E-Warung seperti proyek bancakan segelintir oknum pemangku kebijakan. Bayangkan misalnya selisih harga di E-Warung dengan di warung biasa itu cukup besar. “Belum lagi sisa saldo para penerima bansos juga mengendap dan gak jelas kemana larinya. Ini tentu bukannya membuat rakyat untung, justru malah buntung,” tambahnya.

E-Warung dirancang sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tahun 13 nomor 2018. Sebagai upaya mencegah manipulasi data, mengontrol distribusi bantuan sesuai kebijakan (baik dari segi jadwal, jenis paket yang akan dibagikan, dan agen yg ditunjuk), mencegah double entry data penerimaan bantuan serta sebagai salah satu tanggung jawab menjaga amanah dari masyarakat dalam penyaluran bantuan sosial. “Tetapi faktanya justru tidak bisa berjalan maksimal, termasuk minimnya pelibatan UMKM. Jika harganya lebih mahal, lebih baik beli di warung biasa saja,” tambahnya. (fth/ida)

Baca juga:  Berjiwa Melayani, Tak Lupakan Integritas

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya