alexametrics

Tidak Boleh Ada Bupati/Wali Kota yang Menawar PPKM Darurat

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pemerintah pusat resmi memberlakukan pelaksanaan PPKM Mikro Darurat pada 3-20 Juli. Sebanyak 48 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 4, dan 74 kabupaten/kota dengan asesmen situasi pandemi level 3 di Jawa-Bali menjadi target penerapan kebijakan tersebut.

Untuk Provinsi Jawa Tengah, semua daerah ditetapkan pemberlakuan PPKM Mikro Darurat. Rinciannya, 13 kabupaten/kota masuk asesmen pandemi level 4, dan sisanya, 22 kabupaten/kota masuk asesmen pandemi level 3.

“Petunjuk pelaksanaannya hari ini (1/7/2021) sudah dikeluarkan. Instruksi Mendagri juga sudah disiapkan, mungkin sore ini atau besok sudah keluar. Seluruh kepala daerah diminta menyiapkan termasuk sosialisasi ke masyarakat. Leveling-nya sudah disiapkan, dan tindakan tegas dilakukan. Semua mesti kompak, Insya’Allah Jateng semuanya siap,” kata Ganjar, Kamis (1/7/2021).

Ia meminta masyarakat tidak panik dengan penerapan PPKM Mikro Darurat ini. Tindakan yang diambil saat ini hanyalah pengetatan saja, dan semua harus mendukung. “Jangan panik, kita hanya butuh mengetatkan saja. Tindakan-tindakan ini karena situasinya sedang tidak baik-baik saja. Memang butuh tindakan yang lebih ketat dan serius,” jelasnya.

Baca juga:  Tingkatkan Kesehatan, Kolaborasi 30 Provinsi

Seluruh bupati/wali kota di Jateng, lanjut Ganjar, diminta melaksanakan PPKM Mikro Darurat dengan ketat. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara terbuka, mana yang harus ada, mana yang ditutup, dan dukungan masyarakat seperti apa.

“Bupati/wali kota harus mencari jalan keluar, sehingga tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. Tidak boleh ada satupun bupati/wali kota yang menawar, semuanya harus melaksanakan dengan baik. Kalau 14 hari bisa dilakukan, maka ini bisa menekan,” tegasnya.

Jika ada masyarakat yang kesulitan selama PPKM Mikro darurat dilaksanakan, Ganjar meminta agar menghubungi pejabat di daerah masing-masing. Ganjar juga meminta masyarakat melapor ke call center di kabupaten/kota atau provinsi jika mengalami kesulitan.

“Kalau ada masyarakat kesulitan, saya minta kawan-kawan kabupaten/kota membantu. Ada call center yang bisa dihubungi. TNI/Polri digerakkan, Babinsa/Bhabinkamtibmas, camat, kades semuanya bekerja. Saya minta Jogo Tonggo hidup, sehingga bisa membantu,” pintanya.

Dari pengalaman yang sudah terjadi, Ganjar melihat praktik Jogo Tonggo di masyarakat berjalan baik. Beberapa tempat yang dikunjungi semua saling tolong menolong antar sesama warga.

Baca juga:  Berlangsung Meriah, Kirab Waisak Hibur Masyarakat

“Masyarakat tenang saja, tidak apa-apa. Kalau ada yang kesulitan, lapor saja. Saya rasa dalam konteks karantina wilayah atau lockdown ini, semua bisa digerakkan secara kolaboratif. Pemerintah turun tangan, Jogo Tonggo sebagai kekuatan civil society bisa dioptimalkan,” ucapnya.

Ganjar meminta seluruh masyarakat Jateng mendukung program PPKM Mikro Darurat ini. Jika di New Zealand ada gerakan Tim 5 juta, maka di Jateng ada Tim 35 Juta. Artinya, seluruh masyarakat diminta jadi tim untuk membantu.

“Jadi tidak perlu bupati, Satpol PP bengok-bengok di lapangan. Kita butuh dukungan masyarakat, ayo kita bereskan ini dengan tertib protokol kesehatan. Sabar, memang tidak enak. Tapi kalau ini dilakukan, maka akan membereskan dengan cepat,” tegasnya.

Terpisah, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menyatakan kesiapannya melaksanakan PPKM Mikro Darurat Jawa- Bali yang akan berlangsung mulai Sabtu (3/7/2021). Selama PPKM Mikro Darurat ini, kata kapolda, semua wilayah masuk kabupaten/kota di Jateng, termasuk akses pintu keluar masuk Jateng akan diperketat.

Kapolda mengaku, pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang telah menerbitkan aturan awal di tingkat RT dan RW terkait dilakukannya lockdown.

“Polri telah menyiapkan beberapa titik simpul. Titik simpul yang kita maksudkan dari dan ke wilayah Jawa Tengah. Polres Brebes sudah ada pintu masuknya. Polres Rembang sudah ada. Polres Cilacap sudah ada. Polres Blora sudah ada,” katanya usai upacara HUT Bhayangkara ke-75 secara virtual di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Kamis (1/7/2021).

Baca juga:  655 Kendaraan Dipaksa Putar Balik

Dikatakan kapolda, manakala nantinya kepolisian menerapkan PPKM Mikro terkait dengan kontigensi dan darurat, segala sesuatunya baik secara besar dan kecil sudah disiapkan.

“Secara kecilnya apa. Bahwa ikatan regu, pleton, baik itu TNI, Polri, Sabhara, Brimob maupun Batalyon akan kita geser di tempat-tempat di mana nanti PPKM Darurat itu digunakan,” tegasnya.

Menurutnya, personel yang dikerahkan nantinya bertugas dalam penebalan PPKM di Jateng. Juga membantu melakukan penutupan serta penyekatan akses keluar masuk wilayah itu sendiri.

“Di samping itu juga mengawasi masyarakat, di mana PPKM Mikro Darurat itu diberlakukan. Sehingga masyarakat betul-betul patuh terhadap 5M dan 3T,” katanya. (mha/ida/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya