Waduh, Desa Miskin di Jateng Naik, Ini Penyebabnya

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Selama pandemi Covid-19, jumlah desa miskin di Jateng bertambah. Data Pemprov Jateng, sebelumnya jumlah desa miskin sebanyak 750 desa, kini menjadi 764 desa. Meningkatnya desa miskin ini lantaran banyak Anggaran Dana Desa (ADD) yang dialokasikan untuk keperluan penanganan Covid-19.

“Kita akan lakukan pendampingan kepada mereka, khususnya dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” kata Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, Selasa (2/3/2021).

Diakui Gus Yasin -sapaan akrabnya, jumlah desa miskin di Jateng memang mengalami peningkatan. Tentu karena ADD yang lebih banyak dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Sehingga untuk kegiatan yang lain, khususnya berhubungan dengan upaya peningkatan perekonomian masyarakat jadi terhambat.

“Melalui pendampingan mereka (desa miskin) bisa terbantu untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakatnya,” tuturnya.

Selain banyaknya ADD yang dialokasikan untuk Covid-19, juga adanya pembatasan mobilitas masyarakat menjadi salah satu faktor meningkatnya desa miskin. Sebab, banyak kegiatan perekonomian masyarakat yang terhenti. Dengan OPD turun tangan langsung, lanjutnya, diharapkan bisa kembali menggenjot penurunan angka kemiskinan yang ada di desa-desa.

Menurutnya, program pendampingan desa miskin tidak hanya melakukan pembangunan fisik saja, tetapi juga pemberdayaan masyarakat desanya. Dengan kondisi saat ini, menurutnya, upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa tentu semakin berat.

“Semakin lama pandemi jika tidak segera ditangani jumlah desa miskin menjadi berpotensi bertambah terus,” terangnya.

Ia juga berharap ada peran dari CSR perusahaan bisa ikut membantu program Pemprov Jateng tersebut. Tidak hanya perusahaan swasta, anggaran CSR untuk penanggulangan desa miskin bisa juga diambilkan melalui BUMD.

Sebelumnya, Pemprov Jateng sudah mencanangkan program satu dinas satu desa miskin. Namun hal itu ternyata belum bisa mengurangi jumlah desa miskin di Jateng.

“Jadi, antara OPD dan perusahaan yang menyalurkan CSR bisa saling berkoordinasi sesuai data dari Dinsos, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program bantuan yang digulirkan,” katanya.

Dikatakan, Pemprov Jateng menargetkan angka kemiskinan tersisa 7 persen pada 2023. “Jika upaya menekan angka kemiskinan dilakukan OPD, BUMD bersama-sama perusahaan yang ada dengan program CSR-nya, maka kemiskinan dapat dengan cepat ditekan,” ujarnya. (ewb/aro)