alexametrics

Dua Kali PPKM Tak Mempan, Terapkan Denda hingga Rp 50 Juta

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Dua kali masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dirasa tidak mempan menekan angka penularan Covid-19. Karena itu, Pemprov Jateng akan lebih memperketat penegakan protokol kesehatan (prokes) melalui yustisi di setiap daerah.

Sejumlah daerah yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 juga diminta menerapkan sanksi lebih keras, termasuk dengan memberlakukan denda hingga puluhan juta rupiah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, jika sanksi pelanggaran prokes sebenarnya sudah ada perdanya. Yakni, Perda Tahun 2013 yang mengatur tentang sanksi denda uang. Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa denda maksimal mencapai Rp 50 juta, dan kurungan penjara selama 6 bulan.

“Kita sudah ada wadahnya (perda) seperti itu, silakan itu diterjemahkan oleh masing-masing daerah untuk pengetatan prokes,” kata Ganjar ditemui usai memimpin rapat penanganan Covid-19 di kantor gubernuran, Senin (1/2/2021).

Baca juga:  Ribuan Produk UMKM Ramaikan UKM Virtual Expo II

Sejumlah daerah yang justru terjadi peningkatan kasus Covid – 19, yakni Cilacap, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Kota Semarang, Temanggung, dan Blora. Karena itu, lanjut Ganjar, dirasa perlu sanksi dan pengetatan prokes benar-benar diberlakukan.

Dikatakan Ganjar, beberapa kepala daerah dalam rapat penanganan Covid – 19 tersebut juga sempat mengusulkan sanksi denda itu benar-benar diberlakukan untuk semuanya.  Sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelanggar prokes.

“Kita tidak mau menakut-nakuti. Namun itu sudah ada perda, silakan masing-masing daerah menerjemahkannya,” tegasnya sekali lagi.

Selain sanksi dan yustisi yang diperketat, kata dia, Pemprov Jateng juga meluncurkan gerakan ‘Jateng di Rumah Saja’. Pada Sabtu dan Minggu pekan ini, program tersebut untuk segera bisa dilaksanakan di semua daerah.

Baca juga:  Disiplin Prokes, Taman Lele Jadi Magnet Pelancong

Pembatasan aktivitas akan lebih diperketat dengan larangan keluar rumah. “Kita coba selama dua hari, apakah bisa di jalan-jalan Jateng sepi, yang ada cuma petugas di lapangan saja,” katanya.

Saat ini, lanjutnya, sudah banyak orang yang meninggal akibat terpapar Covid – 19. “Kalau dua hari saja kita menjaga diri dan menahan diri untuk tidak keluar rumah, maka nanti bisa dilihat apakah ini bisa efektif,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, gerakan tersebut telah ia sampaikan kepada seluruh bupati/wali kota, dan minta ditindaklanjuti. Melalui cara tersebut, menurutnya, dapat menjadi solusi untuk mengurangi kerumunan. “Dengan cara itu, kita bisa menyetop penyebaran Covid-19,” harapnya.

Meski begitu, tentunya persiapan dan kajian mendalam akan dilakukan. Pihaknya akan mengukur, apakah penerapan kebijakan itu bisa efektif.

Baca juga:  Demokrat Jateng Solid Dukung AHY

“Maka tadi saya minta Pak Sekda bicara dengan seluruh kabupaten/kota untuk disiapkan dan disosialisasikan pada masyarakat,” katanya.

Meski begitu, pihaknya mengklaim jika penanganan kesehatan pada masa PPKM di Jateng sudah baik. “Tingkat keterisian tempat tidur baik ICU maupun isolasi di rumah sakit Jateng di bawah 60 persen, tepatnya untuk ICU 49,95 persen, dan ruang isolasi 53,53 persen,” bebernya. (ewb/aro)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya