alexametrics

Ganjar Lobi Tiga Menteri Minta Draf UU Cipta Kerja

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Ribuan buruh anggota Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi digelar di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, Senin (12/10/2020) siang. Berbeda dengan aksi sebelumnya yang berakhir ricuh, kali ini penyampaian pendapat berlangsung damai. Massa dapat dikendalikan dan mematuhi aturan untuk menjalankan protokol kesehatan.

“Kita tunjukan kalau KSPN merupakan organisasi yang cerdas. Kita menyampaikan kritik dengan damai dan tidak anarkis,” teriak Ketua FKSPN Jateng Nanang Setyono saat berorasi.

Aksi damai tersebut dibuktikan secara simbolis. Perwakilan  buruh memberikan bunga kepada Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi, Kapolrestabes Kota Semarang Kombes Pol Auliansyah Lubis, Pangdam IV/Diponegoro  Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Wakil Ketua dan Anggota Komisi E DPRD Jateng Abdul Aziz dan Yudi Indras Wirndarto.

“Polisi dan DPRD Jateng bukan musuh kami. Yang kami protes bukan mereka, namun pemerintah pusat,” katanya.

Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan kekecewaan kepada Presiden Joko Widodo dan DPR RI yang justru menggulirkan kembali Undang-Undang Omnibus Law di tengah pandemi dan proses yang tidak transparan. Menurut Nanang, sangat tidak masuk akal jika alasan bergulirnya Omnibus Law untuk menyederhanakan aturan undang-undang.

Baca juga:  Cek Stok Vaksin, Gubernur Ganjar: Kita Mesti Melakukan Percepatan

“Padahal dengan UU Omnibus Law justru pemerintah harus menerbitkan 560 peraturan lain untuk pelaksanaan. Apakah ini yang dimaksud menyederhanakan?” ujarnya setengah bertanya.

Selain itu, buruh juga menuntut pemerintah agar segera membagikan draf Undang-Undang Cipta Kerja kepada masyarakat. Pasalnya, hingga saat ini draf tersebut masih menjadi misteri. Sehingga buruh belum dapat mempelajari dan memahami apa isi sebenarnya. Alhasil, muncul banyak kecurigaan bahwa draf sebenarnya tetap sama seperti RUU Omnibus Law sebelumnya yang merugikan buruh dengan adanya klaster tenaga kerja.

“Presiden bilang ini cuma diskomunikasi. Tapi kenapa sampai sekarang draf UU tidak dibagikan ke masyarakat untuk kita pelajari dan kritisi” lanjutnya.

Pihaknya menekankan, buruh sama sekali tidak pernah menghalang-halangi pemerintah untuk memperluas investasi dengan penerapan Omnibus Law. Namun dengan satu syarat, klaster tenaga kerja harus dihapuskan. Sehingga hak dari buruh dan pekerja tetap aman. Seperti terkait upah minimum, pesangon, dan keterjaminan lowongan pekerjaan untuk tenaga kerja lokal dari gempuran tenaga kerja asing.

Baca juga:  Tarpapar Covid-19, Lima Taruna Akpol Dikarantina

“Kalau klaster tenaga kerja dihapus, kami persilakan Omnibus Law jalan terus. Tanpa kita halang-halangi,” katanya.

Dalam aksi kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo  sempat menemui massa. Ia naik ke podium dan mengajak mereka untuk bernyanyi bersama agar suasana menjadi cair. Ia juga mengingatkan para buruh untuk menjaga protokol kesehatan. “Tolong maskernya dipakai. Saya tidak mau angka penyebaran Covid-19 di Jateng kembali naik, karena adanya aksi demonstrasi,” ujarnya.

Ganjar mengaku sudah mendengar semua aspirasi yang disuarakan para buruh. Bahkan terkait permintaan draf final Undang-Undang Cipta Kerja, pihaknya secara pribadi sudah menghubungi tiga menteri untuk memintanya. Hanya saja, hingga saat ini pihaknya belum berhasil mendapatkan. Sehingga belum dapat melakukan kajian.

“Tidak usah disuruh pun saya sudah minta draf UU Cipta Kerja. Bahkan tiga menteri sudah saya hubungi. Tapi maaf kawan-kawan, saya pun belum dapat sampai sekarang,” katanya.

Terkait tindakan yang akan dilakukan oleh buruh terkait UU Omnibus Law, pihaknya sendiri mempersilakan. Sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. “Mau menyampaikan pendapat akan kita terima dan sampaikan. Mau judicial review kita persilakan.  Mau ketemu DPR saya temani kalian. Tapi, saya mohon semua harus tertib dan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Baca juga:  Buka Queen City, KLG Perkuat Pasar Semarang

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Yudi Indras Wiendarto mengapresiasi aksi demo yang berjalan damai. Menurutnya, aksi kali ini merupakan wujud penerapan demokrasi di Jawa Tengah sudah berjalan baik. Pihaknya mengaku akan terus membantu buruh menyuarakan aspirasinya. Ia akan menampung semua masukan dan akan disampaikan ke Pemerintah Pusat

“Terima kasih untuk buruh, aparat kepolisian, TNI  dan lainnya. Demo kali ini berjalan damai tidak ada susupan dan murni menyampaikan aspirasi,” katanya.

Setelah 1,5 jam menyampaikan pendapat, aksi pun bubar dengan damai. Tidak ada kericuhan seperti aksi sebelumnya.

Nanang Setyono mengapresiasi langkah Ganjar yang terjun menemui buruh saat demonstran. Apalagi Ganjar juga telah mengeluarkan pernyataan akan memberikan pendampingan dan mendukung perjuangan buruh. “Kami apresiasi Pak Ganjar berani menemui buruh dan mengeluarkan pernyataan dukungan. Kami harap dukungan itu tidak hanya diucapkan, tapi direalisasikan dalam tindakan nyata,” tegasnya. (akm/ewb/aro/bas)

 

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya