alexametrics

Kejati Jateng Awasi Proyek Rp 1,8 T

Artikel Lain

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Sejumlah proyek strategis di Jawa Tengah menelan anggaran hingga Rp 1,8 triliun. Kejati Jateng melakukan pengawasan lewat bidang intelijen agar tidak terjadi penyimpangan.

Sebelumnya, pengawalan proyek pemerintah ini dilakukan oleh Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk kejaksaan. Namun TP4D telah dibubarkan oleh Jaksa Agung Dr Sanitiar Burhanuddin.

“Dengan dibubarkannya TP4D, maka tugas pengawasan kembali dilakukan oleh bidang intelijen. Jadi, bidang ini juga bertugas pada pengamanan proyek-proyek strategis,”kata Kepala Kejati Jateng Priyanto kepada Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (26/7/2020).

Saat masih ada TP4D, lanjutnya, di dalamnya terdapat personel bidang intelijen, bidang penindak dan datun (perdata dan tata usaha negara). Setelah dibubarkan, maka bidang ini bertindak sendiri-sendiri. Sehingga nantinya pendampingan di datun berdasarkan surat kuasa. “Tidak ada penindaknya di situ, sekarang dikembalikan di tugas dan fungsinya,” ujarnya.

Baca juga:  Bantuan Ambulans untuk Penanganan Covid

Ia mengaku sudah banyak instansi di tingkat kementerian yang meminta pendampingan kepada kejaksaan. Khususnya dalam hal pendampingan menjamin proyek tepat sasaran dan mencegah terjadinya korupsi.

“Di antaranya ada pendampingan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) penyediaan perumahan provinsi, bandar udara, Dinas Perhubungan, Satker Nasional wilayah 1, 2 dan 3, serta Geo Dipa Energi proyek stategis di Wonosobo dan Banjarnegara. Kebanyakan memang proyek dari tingkat kementerian,” jelasnya.

Asisten Intelijen Kejati Jateng Emilwan Ridwan menambahkan, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jateng, pengawalan lebih ditekankan dalam pendampingan dana recovusing Covid-19. “Kalau dinas (di provinsi dan kabupaten/kota) minta pendampingan recovusing kegiatan penanganan covid,” katanya.

Baca juga:  Bengawan Solo Tercemar, Ecoton Somasi Gubernur Jateng dan Gubernur Jatim

Pendampingan dilakukan agar proyek-proyek strategis nasional dapat berjalan lancar dan sebagaimana mestinya. “Bidang perdata dan tata usaha negara berdampingan dengan bidang intel dalam pengawalan proyek strategis dan pengawalan dana covid,” tambahnya. (jks/aro/bas)

Artikel Terkait

Menarik

Terbaru

Populer

Artikel Menarik Lainnya