Pemudik ke Jateng Terus Meningkat

Grafis: Ibnu/Jawa Pos Radar Semarang

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pemkot Semarang menyiapkan sanksi tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nekat mudik lebaran. Sanksinya tak tanggung-tanggung. Yakni, pencopotan jabatan. Hal itu ditegaskan oleh  Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Kamis (21/5/2020).

“Semua ASN di lingkungan Pemkot Semarang dilarang untuk mudik maupun bepergian keluar daerah saat lebaran ini,” tegas Hendi – sapaan akrabnya.

Kebajakan tersebut juga sudah tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN RB No. 46/2020 tentang Perubahan Atas SE Menteri PAN RB No 36/2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

“Aturan larangan mudik ASN masih ada, itu tertuang pada SE Menteri PAN RB. Jadi, kita sudah sampaikan ke para ASN tidak boleh mudik,” tandasnya.

Hendi mengungkapkan, pihaknya juga sudah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mengikuti aturan larangan mudik tersebut. “Jika masih ada yang nekat, maka bisa terkena sanksi baik sanksi teguran lisan, tertulis hingga pelepasan jabatan,” tegasnya.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Sekda Kota Semarang Iswar Aminuddin. Dikatakan Iswar, melalui rapat koordinasi dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, sudah dipastikan bahwa ASN di lingkungan Pemkot Semarang dilarang melakukan mudik. “Ini sesuai dengan instruksi presiden, dilarang mudik apalagi untuk ASN. Jika melanggar akan dikenai sanksi sesuai aturan,” katanya.

Meski begitu, lanjutnya, ASN dapat mengajukan izin ke wali kota untuk mendapatkan kelonggaran atas aturan tersebut. “Tetapi jika ada yang memang sangat mendesak seperti sakit atau terkena musibah, bisa izin kepada bapak wali kota, itu satu aturan yang harus ditaati oleh ASN di lingkungan Pemkot Semarang,” bebernya.

Selain itu, lanjutnya, pelayanan Pemkot Semarang akan kembali dibuka pada Selasa (26/5/2020) pekan depan atau lebaran hari ketiga. Mengingat pada hari tersebut Pemkot Semarang sudah beraktivitas seperti biasa. “Pelayanan yang optimal kepada masyarakat tetap kita berikan meski dalam pandemi Covid–19 ini,” tuturnya.

Kalangan DPRD Kota Semarang merespons jika kebijakan tersebut patut didukung. “Kami sangat mendukung larangan mudik ASN. Ini semua untuk meminimalkan persebaran Covid–19,” ujar Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman.

Politisi PDIP tersebut juga mengatakan jika saat ini dewan dan Pemkot Semarang tengah serius dalam upaya penanganan Covid–19. Di kalangan dewan sendiri sudah melakukan pemangkasan anggaran sampai Rp 10 miliar yang dialihkan untuk penanganan Covid – 19.

Sementara itu, di tengah larangan mudik, justru jumlah pemudik ke Jawa Tengah terus meningkat. Hal ini setelah keluar peraturan baru yang mengizinkan beroperasinya alat transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Tercatat, jumlah pemudik menggunakan bus umum pada 17, 18, 19, dan 20 Mei masing-masing ada 1.117, 1.159, 1.063 dan 1.057. Sedangkan pada 21 hanya 194 pemudik. Sebelumnya rata-rata jumlah penumpang 700-an orang dari tanggal 11 Mei.

Jumlah pemudik menggunakan pesawat udara juga mengalami kenaikan. Pada 19 Mei ada 307 pemudik menggunakan pesawat. Meningkat dari hari sebelumnya yakni 140 orang pemudik. Pada 16 dan 17 masing-masing tercatat ada 29 dan 45 orang pemudik. Sementara itu pada 21 ada 264 pemudik.

Secara keseluruhan, jumlah pemudik menggunakan angkutan umum, baik darat, pesawat udara, kapal laut dan kereta api totalnya 639.971 orang.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memprediksi akan ada sekitar 1 juta pemudik hingga lebaran nanti masuk Jateng. Ia mengatakan, jumlah penduduk Jawa Tengah di Jabodetabek ada sekitar 7 juta orang. Tahun lalu, ada 5,9 juta orang mudik ke kampung halaman.

”Kalau sudah PSBB, tidak boleh mudik. Dikunci. Maka mereka yang tidak mudik itu harus diperhatikan bersama. Baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Pemerintah Jateng terus mengimbau warga Jateng di Jabodetabek untuk tidak mudik pada lebaran tahun ini. Langkah ini diikuti dengan memberikan bantuan kepada warga Jateng di perantauan. Dalam hal ini, pemprov Jateng juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah tempat warga Jateng merantau.

Ditambahkan, di Jabodetabek, penduduk Jateng yang terdaftar untuk mendapat bantuan dari pemerintah provinsi ada 27.400 orang. Sebanyak 8.600 orang sudah terverifikasi.

Disamping mengimbau agar tidak mudik serta membantu memenuhi kebutuhan warga Jateng, pemerintah provinsi juga terus melakukan upaya pemantauan dan pemeriksaan pemudik di perbatasan wilayah. ”Kami terbantu dengan penyaringan yang dilakukan di Jabobetabek dan Jabar. Sehingga tinggal diperkuat di perbatasan,” tandasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo mengatakan, dalam upaya pengendalian dan pencegahan Covid-19, terus dilakukan deteksi dini. Yakni dengan pemeriksaan kepada semua orang terutama berasal dari luar daerah terjangkit.  ”Dengan mengadakan pemeriksaan di pintu masuk wilayah. Kemudian di bandara, pelabuhan, perbatasan provinsi dan sebagainya,” ujarnya sambil menambahkan bahwa upaya preventif juga terus dilakukan. (ewb/sga/aro/bas)





Tinggalkan Balasan